Rupiah Melemah, Pakar UMY Ingatkan Pentingnya Komunikasi Empatik Pemerintah
- Dok UMY
BANTUL, VIVA Jogja - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni 2026 menjadi sorotan besar di tengah masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menekan daya beli publik akibat kenaikan harga barang impor, tetapi juga menimbulkan keresahan yang berpotensi berkembang menjadi kepanikan massal. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal dan moneter memang penting, namun komunikasi publik yang jernih dan empatik dari pemerintah dinilai sebagai benteng pertama untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Fajar Junaedi, menekankan bahwa komunikasi publik memiliki peran yang sama vitalnya dengan kebijakan ekonomi. Menurutnya, pemerintah harus mampu menghadirkan narasi yang menenangkan, bukan justru memperbesar ketidakpastian. “Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang bisa menenangkan, bukan menambah kepanikan,” ujarnya di kampus UMY, Selasa (09/06/2026). Ia menilai, tanpa penjelasan yang jelas dan transparan, masyarakat akan lebih mudah terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang, yang bisa berujung pada panic buying, penarikan dana massal, hingga penyebaran informasi keliru di media sosial.
Fajar menjelaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memperkuat dolar AS, sementara di dalam negeri terdapat tekanan dari pembayaran utang luar negeri, pembagian dividen, kebutuhan musiman ibadah haji, serta kekhawatiran investor terhadap belanja pemerintah yang ekspansif. Kompleksitas faktor ini membuat masyarakat semakin membutuhkan penjelasan yang jujur dan mudah dipahami agar tidak terjebak dalam rumor yang menyesatkan.
Ia menekankan bahwa komunikasi publik yang ideal harus berlandaskan kejujuran dan empati. Pemerintah perlu mengakui kondisi yang sedang terjadi sekaligus menunjukkan pemahaman terhadap beban masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Pandangan ini sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan Timothy Coombs, yang menekankan pentingnya strategi accommodative communication dalam situasi krisis. Artinya, pemerintah harus terbuka mengakui situasi sembari menunjukkan empati dan langkah perbaikan yang sedang dilakukan. “Pernyataan yang jujur dan empatik akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya menyalahkan faktor eksternal atau sekadar mengatakan bahwa semuanya masih terkendali,” jelas Fajar.
