DPRD Dorong Pemkot Yogyakarta Buat KUR Daerah untuk Atasi Pelambatan Ekonomi
- jogja.viva.co.id/ Cahyo PE
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Bayang-bayang pelemahan ekonomi mulai nyata merambat hingga ke level akar rumput di Kota Gudeg. Menanggapi situasi yang kian menjepit masyarakat rentan, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk tidak berpangku tangan. Pemkot diminta bergerak cepat meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah sebagai jaring pengaman ekonomi.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu sampai badai perlambatan ekonomi meluas dan memukul lebih banyak warga. Menurutnya, berbagai indikator merah sudah mulai menyala di tingkat bawah.
“Inflasi Kota Yogyakarta pada Maret 2026 mencatatkan angka 4,19 persen, tertinggi di seluruh wilayah DIY. Kenaikan harga mencekik sektor-sektor krusial seperti perumahan, tarif listrik, konsumsi, pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari yang langsung memukul dompet warga,” ujar Munazar, Senin (8/6/2026).
Sentimen Global, Dampak Lokal
Situasi kian diperparah oleh kondisi makroekonomi nasional. Munazar menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat terperosok hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Menurutnya, dampak domino dari melemahnya mata uang ini sangat nyata: memicu lonjakan harga barang baku dan membengkaknya biaya operasional usaha.
Kondisi inilah yang dinilai harus menjadi alarm keras bagi Pemkot Yogyakarta untuk segera merancang langkah mitigasi yang konkret. Kelompok-kelompok seperti pelaku UMKM, pedagang kaki lima (PKL), dan industri rumah tangga menjadi pihak yang paling berada di garis depan kepunahan jika daya beli masyarakat terus merosot.
KUR Daerah: Lebih dari Sekadar Kredit
Sebagai solusi taktis, Komisi B mengusulkan skema permodalan yang agresif, yakni pemberian KUR Daerah dengan bunga super rendah, bahkan hingga nol persen untuk kelompok sasaran tertentu.
“KUR Daerah jangan hanya dipandang sebagai program kredit konvensional. Dalam situasi krisis seperti sekarang, ini adalah instrumen vital untuk menjaga daya tahan ekonomi warga. Tujuannya agar usaha mikro tetap bernapas dan perputaran uang di tingkat bawah tidak macet,” kata Munazar.
Munazar memberikan catatan kritis bagi arah kebijakan Pemkot Yogyakarta. Ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari kosmetik luar atau agenda-agenda yang sifatnya selebrasi.
