Ekonom UGM Soroti Tekanan Harga Pangan dan Makin Sempitnya Ruang Fiskal Negara
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Meskipun tingkat inflasi nasional masih berada dalam kategori terkendali, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dinilai semakin nyata. Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, mulai dari bahan pangan hingga kebutuhan penunjang aktivitas sehari-hari, membuat daya beli masyarakat terus tergerus. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius kalangan akademisi, termasuk ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Secara makroekonomi, angka tersebut masih berada dalam rentang yang dianggap aman. Namun, menurut Wisnu, angka inflasi yang relatif rendah tidak selalu mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara indikator makroekonomi dan pengalaman ekonomi sehari-hari masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah tingginya kenaikan harga komoditas yang memiliki peran penting dalam pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah. Menurutnya, komoditas pangan memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan komponen lain dalam perhitungan inflasi.
Wisnu menilai bahwa ketika harga pangan mengalami kenaikan, masyarakat akan langsung merasakan tekanan terhadap kemampuan belanja mereka. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun inflasi secara keseluruhan masih terlihat terkendali. Sebab, sebagian besar pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Menurutnya, fenomena inilah yang menjelaskan mengapa pemerintah sering menyampaikan bahwa inflasi masih stabil, sementara masyarakat justru mengeluhkan meningkatnya biaya hidup. Kesenjangan persepsi tersebut muncul karena beban ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak selalu tercermin secara utuh dalam indikator agregat.
Di sisi lain, tekanan terhadap perekonomian nasional diperkirakan semakin berat akibat perkembangan ekonomi global. Wisnu menyoroti kenaikan harga minyak dunia yang saat ini telah melampaui asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Harga rata-rata minyak mentah internasional tercatat berada di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi pemerintah yang berkisar antara 60 hingga 80 dolar AS per barel.
Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap APBN, terutama karena pemerintah juga harus membiayai berbagai program prioritas baru yang mulai dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan harga energi global tidak hanya berpengaruh terhadap subsidi dan kompensasi energi, tetapi juga berdampak pada nilai tukar rupiah yang menghadapi tekanan dari penguatan dolar AS.
