Sri Paduka Dorong Kejujuran dan Akurasi Data untuk Sensus Ekonomi 2026
- Dok Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X, menegaskan pentingnya kejujuran dan akurasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Wagub DIY menilai, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada metode dan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk memberikan jawaban yang benar agar data yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Dalam pertemuan dengan Plt. Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih, di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (10/06/2026), Sri Paduka menyampaikan bahwa literasi masyarakat terhadap pentingnya data merupakan bagian dari pembangunan karakter di DIY. Menurutnya, masyarakat yang teredukasi akan memahami bahwa setiap informasi yang mereka berikan memiliki dampak langsung terhadap arah kebijakan pemerintah. “Kalau datanya jujur dan akurat, hasilnya bisa digunakan untuk merancang kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sri Paduka juga menyoroti penggunaan teknologi dalam pelaksanaan sensus kali ini. Dengan sistem berbasis gadget, pendataan akan dilakukan secara real time sehingga proses input data menjadi lebih cepat dan efisien. Ia menyebut, pendekatan digital ini merupakan langkah maju dibandingkan metode manual yang memerlukan waktu lama untuk pengolahan data. “Dengan sistem digital, petugas bisa langsung mencatat dan mengirimkan data saat itu juga. Ini akan mempercepat proses analisis dan meningkatkan akurasi,” tambahnya.
Selain membahas pelaksanaan sensus, Sri Paduka juga berdiskusi mengenai pemadanan data kemiskinan di DIY. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tengah menyiapkan platform Manunggal Raharja (MR) sebagai sistem terpadu untuk manajemen data penanganan kemiskinan. Platform ini diharapkan mampu membantu BPS dalam memperoleh data kemiskinan secara by name by address, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. “Dengan data yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan kabupaten/kota, kita bisa mengetahui profil warga miskin secara lebih jelas. Dari situ, program bantuan bisa diarahkan sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
Endang Tri Wahyuningsih menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menyebut bahwa sekitar 4.000 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan lapangan secara door to door. Para petugas akan mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Hasil sensus nantinya akan digunakan untuk memetakan potensi usaha di setiap wilayah hingga tingkat desa. “Kami berharap dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, agar proses pendataan berjalan lancar,” katanya.
