PMII DIY Gelar Sekolah Kebijakan Publik, Dorong Mahasiswa Suarakan Hak Tanpa Anarkisme
- jogja.viva.co.id/ Cahyo PE
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Dinamika pergerakan mahasiswa dalam merespons berbagai isu nasional yang kian menghangat kini dituntut untuk lebih adaptif dan mengedepankan substansi. Para aktivis mahasiswa diharapkan tidak lagi terjebak dalam pusaran opini permukaan, melainkan mampu membaca situasi secara mendalam dan seksama. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY, Muh. Faisal, di sela agenda Sekolah Kebijakan Publik bertajuk “Dari Jalanan ke Kebijakan” yang digelar di Balai Diklat Industri Yogyakarta, Jumat (12/6/2026).
Faisal mengungkapkan bahwa di tengah dinamisnya kondisi tanah air, tantangan terbesar mahasiswa saat ini adalah konsistensi dalam mengawal isu secara komprehensif tanpa kehilangan arah. “Kami di internal PMII pun selalu membaca situasi dan kondisi isu nasional hari ini. Dan tentu kami takut dalam satu hal yang sering terjadi pada mahasiswa, yaitu terjebak dalam satu isu, terjebak pada satu narasi. Itu yang kami hindari,” ujarnya. Ia menekankan bahwa isu-isu krusial mulai dari sektor ekonomi hingga bayang-bayang militerisme memerlukan pembacaan yang lebih mendalam dari kalangan intelektual muda. Mahasiswa, menurutnya, mengemban tanggung jawab moral besar sebagai penyambung lidah masyarakat kelas bawah yang kerap terhimpit ketidakadilan. “Mahasiswa adalah bagian yang paling bertanggung jawab atau berperan penting untuk menyuarakan hal itu. Kami di PMII selalu berkomitmen menyuarakan demikian,” ungkapnya.
Menyikapi metode penyampaian aspirasi yang kerap diwarnai ketegangan di lapangan, Faisal menilai gerakan yang berujung pada tindakan anarkis sudah tidak relevan dengan urgensi hari ini. Gerakan yang bersifat spontanitas tanpa dasar yang kuat, sambungnya, justru sering melahirkan paradoks dan merugikan masyarakat luas. Ia menganalogikan gerakan tanpa metodologi matang tersebut bak “menjala angin”—sebuah upaya melelahkan namun tanpa hasil nyata. “Peran mahasiswa adalah sebagai agent of change. Tentu perubahan itu harus dilakukan. Tapi, melalui cara dan metodologi yang berbeda hari ini. Pendekatan persuasif dan gerakan konstitusional jauh lebih memungkinkan karena kita hidup di negara hukum,” jelas Faisal.
Melihat kondisi tersebut, PMII DIY kemudian menghadirkan Sekolah Kebijakan Publik sebagai wadah untuk menggodok kapasitas kadernya. Program ini dirancang agar mahasiswa dan kader PMII DIY tidak hanya cakap berorasi di atas podium jalanan, tetapi juga memahami bagaimana sebuah regulasi dilahirkan. Faisal menuturkan bahwa Sekolah Kebijakan Publik diikuti oleh 45 peserta yang berasal dari PMII DIY dan beberapa cabang PMII di Jawa Tengah. Sejumlah pembicara lintas sektor mulai dari akademisi, aktivis, hingga pejabat publik dihadirkan untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada peserta.
