Suara Hitam di Gejayan: Rakyat Memanggil, Pemerintah Ditantang Mundur
- jogja.viva.co.id/Fuska Sani Evani
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Hujan deras yang mengguyur kawasan Gejayan, Sabtu (13/06/2026) tidak menyurutkan semangat ratusan massa mahasiswa yang berpakaian serba hitam untuk menyuarakan keresahan masyarakat pada kondisi saat ini. Mereka datang dari berbagai penjuru Yogyakarta, memenuhi simpang tiga Jalan Affandi dengan satu tujuan yakni mengkritisi dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Massa di bawah bendera Aliansi Rakyat Memanggil, menuntut pengunduran diri dua pemimpin negara karena yang dinilai gagal menjaga stabilitas ekonomi dan menyejahterakan bangsa. Aliansi Rakyat Memanggil bukan sekadar kumpulan mahasiswa. Di antara mereka ada buruh, guru, akademisi, peneliti, ibu rumah tangga, hingga pengemudi ojek online. Mereka bersatu membawa sepuluh tuntutan yang menyoroti krisis multidimensi di negeri ini, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga agraria. Di antara tuntutan itu, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan utama. Program yang semula digadang sebagai solusi kesejahteraan rakyat justru dianggap membuka ruang korupsi dan memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Salah stu orator, berdiri di depan massa dengan suara tegas. Ia menilai pemerintahan saat ini telah kehilangan arah dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat. “Kita tidak kekurangan slogan, tapi kekurangan kejujuran,” ujarnya. Kritik, katanya, kini sering dicurigai sebagai ancaman. Akademisi, jurnalis, hingga warga biasa yang berani bersuara kerap dituduh memiliki kepentingan tersembunyi. Padahal, demokrasi tumbuh dari keberanian mengoreksi kekuasaan, bukan dari pujian yang dipaksakan.
Massa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang justru menekan kelompok rentan. Guru honorer, misalnya, dibebani tugas tambahan mengelola program MBG, sementara daya beli masyarakat di pasar tradisional terus menurun. “Kelas menengah nyaris hilang, pasar sepi, orang kehilangan pekerjaan. Ini bukan sekadar angka ekonomi, tapi wajah nyata penderitaan rakyat,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa dana publik seharusnya dikembalikan untuk pendidikan dan kesehatan, bukan untuk proyek yang sarat kepentingan politik.
Kritik juga diarahkan pada kebijakan transportasi daring yang dianggap merugikan pengemudi ojek online. Mereka harus berutang untuk membeli kendaraan, dipotong aplikator, dan dihadapkan pada regulasi yang lebih menguntungkan perusahaan besar. “Kita salah memilih pemimpin,” kata Marsinah dengan nada getir. “Hari ini rakyat harus sadar bahwa pilihan politik yang keliru telah menjadi pangkal dari berbagai persoalan hidup.”
