Legislatif dan Pemkot Yogyakarta Bergerak, Anggaran BBM Damkar Terancam Habis

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Ancaman berhentinya operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta pada September 2026 akibat lonjakan harga BBM membuat kalangan legislatif dan eksekutif pasang badan. Komisi C DPRD Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk mengawal kecukupan anggaran, sementara Pemkot menyiapkan skema darurat agar pelayanan publik yang menyangkut keselamatan masyarakat tidak terganggu.

Baca Juga

Rp200 Juta Melayang, Rumah Warga Nalumsari Hangus Diduga Akibat Tungku Kayu

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Damkarmat. Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus berbasis kinerja, bukan sekadar bergantung pada ketersediaan anggaran. “Prinsip berbasis kinerja menjadi hal pokok. Anggaran menyesuaikan, bukan sebaliknya. Kami dorong penyesuaian di APBD Perubahan 2026 agar tupoksi Damkarmat tetap berjalan,” ujarnya. Seno menegaskan, legislatif akan meminta eksekutif dan Badan Anggaran (Banggar) untuk menjadikan tambahan alokasi BBM Damkarmat sebagai prioritas mutlak. Menurutnya, sangat berisiko jika armada pemadam kebakaran terhambat hanya karena anggaran BBM habis. “Jangan sampai pemadaman api terkendala karena BBM tidak tersedia,” tegasnya.

Meski siap memperjuangkan tambahan anggaran, Seno juga menilai situasi ini menjadi momentum bagi Damkarmat untuk melakukan efisiensi strategis. Ia mendorong penerapan skala prioritas pelayanan, mengingat selama ini personel Damkarmat kerap melintasi batas wilayah membantu pemadaman di Sleman dan Bantul. “Damkarmat kota perlu lebih selektif, diprioritaskan dulu kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta,” jelasnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Damkarmat. Aduan non-kebakaran yang masuk ke posko dinilai terlalu beragam, bahkan di luar ketugasannya. “Pelayanan Damkarmat banyak sekali, masyarakat kadang tidak mau tahu. Harus ada edukasi mana yang memang tupoksi Damkarmat,” imbuhnya.

Baca Juga

Breaking news Diduga Akibat Korsleting Listrik, Mobil Pikap Terbakar di Tegalsambi Jepara ‎

Seno juga mengungkapkan bahwa krisis anggaran akibat fluktuasi harga BBM tidak hanya membayangi Damkarmat, tetapi juga dinas teknis lain dengan mobilitas tinggi, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Truk pengangkut sampah dan armada penyemprot air DLH membutuhkan pasokan BBM yang stabil. Komisi C berencana mengundang dinas terkait pekan depan untuk memetakan kebutuhan riil sebelum pembahasan APBD Perubahan digulirkan.

Halaman Selanjutnya

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta menyiapkan dua skema untuk menambal anggaran Damkarmat yang menipis. Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa manusia tidak akan dikurangi. Skema pertama adalah menggunakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Tahun ini, anggaran BTT mencapai Rp35 miliar dan siap dicairkan sewaktu-waktu. “Kalau ada kebutuhan mendadak, entah itu Damkar atau yang lain, kita cairkan dari BTT,” jelas Hasto. Ia menambahkan, mekanisme pencairan dana kedaruratan sudah memiliki payung hukum yang jelas dan bisa diproses cepat demi kelangsungan layanan publik.