DIY dan Bakamla RI Bahas Fondasi Keamanan Maritim Laut Selatan
- Dok Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menerima kunjungan jajaran pimpinan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia pada Kamis (18/06/2026) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Pertemuan tersebut menjadi ajang pembahasan awal mengenai rencana pembangunan stasiun pemantauan maritim di wilayah DIY, yang akan menjadi bagian dari sistem keamanan maritim nasional, khususnya untuk memperkuat pengawasan di kawasan Laut Selatan.
Sri Sultan menyambut baik rencana tersebut dan menilai kehadiran stasiun pemantauan maritim di selatan Jawa sangat penting untuk mendukung keamanan kawasan. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan kebutuhan strategis daerah yang memiliki posisi geografis langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembahasan masih bersifat awal dan belum menyentuh detail teknis mengenai kebutuhan operasional maupun dukungan dari angkatan laut.
Kepala Bakamla RI, Laksamana Muda TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla, menjelaskan bahwa posisi DIY di Pulau Jawa menjadikan Laut Selatan sebagai kawasan yang harus mendapat perhatian khusus. Menurutnya, penguatan sistem keamanan maritim di wilayah ini merupakan bagian dari mitigasi ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Ia menekankan bahwa pembangunan stasiun pemantauan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keamanan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat sekitar.
Bakamla RI saat ini tengah mengembangkan National Maritime Security System (NMSS), sebuah sistem terpadu yang mencakup pembangunan 35 stasiun di seluruh Indonesia. DIY menjadi salah satu lokasi yang akan dilengkapi dengan stasiun pemantauan berteknologi radar over the horizon. Stasiun ini nantinya akan terhubung langsung dengan empat Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI, sehingga informasi keamanan laut dapat diintegrasikan secara real time dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan di laut.
Irvansyah menegaskan bahwa integrasi data antarinstansi menjadi kunci dalam memperkuat keamanan maritim. Dengan sistem ini, informasi dapat dibagikan secara cepat dan akurat, sehingga respons terhadap potensi ancaman bisa dilakukan lebih efektif. Ia juga berharap masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam pengoperasian stasiun, sehingga selain mendukung keamanan, pembangunan ini juga memberi manfaat sosial berupa pemberdayaan dan kesempatan kerja bagi warga sekitar.
