Pemkot Yogyakarta Mantapkan Langkah Menuju Pemerintah Digital Berorientasi Masyarakat
- Dok Humas Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertema “Transformasi SPBE Menuju Pemerintah Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta” yang digelar di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Kamis (18/06/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, menyampaikan bahwa transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan bagian dari upaya besar menghadirkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat, responsif terhadap kebutuhan warga, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, berbagai instrumen penilaian yang diterapkan pemerintah pusat, mulai dari reformasi birokrasi, meritokrasi, hingga SPBE, pada akhirnya bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dedi menilai bahwa Kota Yogyakarta telah memiliki banyak inovasi digital yang menjadi rujukan daerah lain. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan penguatan dokumentasi, koordinasi, dan administrasi agar hasil yang diperoleh dapat tercermin optimal dalam evaluasi pemerintah pusat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam transformasi digital, terutama dalam pengelolaan data dan keamanan informasi. Pemerintahan digital yang kuat, menurutnya, harus dibangun di atas data yang objektif, akurat, dan dapat dipercaya.
Koordinator Evaluator SPBE Universitas Gadjah Mada, Nanang Ruswianto, menambahkan bahwa pemerintah pusat kini tengah menggeser paradigma dari SPBE menuju Pemerintah Digital. Jika sebelumnya penilaian lebih banyak berfokus pada tata kelola, kebijakan, integrasi sistem, dan proses bisnis, maka ke depan yang menjadi perhatian utama adalah dampak layanan digital dan tingkat kepuasan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Digital merupakan hilirisasi dari SPBE, di mana yang diukur bukan lagi sekadar tersedianya aplikasi atau layanan digital, melainkan bagaimana layanan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan.
Nanang menilai Kota Yogyakarta memiliki modal kuat dalam menghadapi perubahan tersebut karena telah memiliki berbagai inovasi layanan digital yang dikenal luas, termasuk Jogja Smart Service (JSS). Tantangan ke depan adalah memperkuat pengukuran manfaat layanan digital melalui indikator kinerja dan kepuasan pengguna.
