Pemda DIY Tangani Laporan Dugaan Perundungan di SMAN 2 Bantul dengan transparan
- Bing Image Creator
BANTUL, VIVA Jogja – Kasus dugaan perundungan yang melibatkan oknum guru di SMA Negeri 2 Bantul kini memasuki babak baru setelah seorang alumni resmi melaporkan pengalaman traumatisnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bantul. Laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti isu yang sempat viral di media sosial dan memicu perhatian publik secara luas.
Plt Kepala DP3AP2KB Bantul, Gunawan Budi Santoso, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima satu laporan formal dari seorang alumni yang sebelumnya mengungkapkan kisahnya di media sosial. “Baru satu orang yang melapor ke DP3AP2KB Bantul. Kami langsung melakukan asesmen dan memberikan pendampingan penuh kepada pelapor. Intinya, kami akan melindungi dan berempati kepada klien agar ke depan bisa lebih baik,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).
Kasus ini pertama kali mencuat melalui sebuah utas di platform Threads pada 16 Juni 2026. Dalam unggahan tersebut, seorang lulusan SMAN 2 Bantul menceritakan pengalaman pahitnya selama bersekolah, termasuk perlakuan diskriminatif, fitnah, dan dugaan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh oknum pendidik. Ia bahkan menyertakan bukti rekam medis yang menyatakan dirinya mengalami gangguan mental berat akibat pengalaman tersebut. Unggahan itu segera viral, memicu diskusi publik dan sorotan media.
Menanggapi polemik yang berkembang, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyatakan sikap tegas. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Muhammad Setiadi, menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif dan transparan. “Kami telah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah dan komite. Proses asesmen kami serahkan sepenuhnya kepada DP3AP2KB Bantul agar berjalan sesuai SOP tanpa intervensi. Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan dan langkah tindak lanjut berikutnya,” jelasnya.
Selain itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji, menyebut pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Balai Pendidikan Menengah serta sejumlah guru untuk memastikan kebenaran kejadian. “Kami ingin memastikan fakta yang sebenarnya agar penanganan berjalan sesuai prosedur,” katanya.
