DPRD Soroti Fokus Infrastruktur, Pemkab Jepara Tutup 2025 dengan Surplus Anggaran
- Vivajogja
VIVAJogja – JEPARA, Pemerintah Kabupaten Jepara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara, Senin (22/6).
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo memaparkan capaian kinerja keuangan daerah yang menunjukkan hasil positif.
Selain mencatat surplus anggaran, Kabupaten Jepara juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,61 triliun atau 103,31 persen dari target sebesar Rp2,53 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,58 triliun atau 92,36 persen dari target Rp2,79 triliun.
Dari capaian tersebut, pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 mencatat surplus sebesar Rp36,99 miliar.
“Berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, maka pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 mengalami surplus sebesar Rp36,99 miliar,” ujar Witiarso dalam rapat paripurna.
Rapat Paripurna LKPJ Bupati Jepara di Gedung DPRD Jepara
- Vivajogja
Selain surplus anggaran, Pemkab Jepara juga membukukan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp258,21 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp295,19 miliar.
Witiarso menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh elemen pemerintahan dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Jepara atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk mewujudkan visi pembangunan Jepara yang makmur, unggul, lestari, dan religius.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara Agus Sutisna mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut.
“Kita mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh pemerintah daerah. Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-16 ini menunjukkan adanya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Agus.
Selain itu, DPRD juga menilai kebijakan penganggaran Pemkab Jepara telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur melalui belanja modal.
“Kita juga mengapresiasi alokasi anggaran yang mayoritas diarahkan pada belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
