Mahasiswa Muhammadiyah Aksi Jemur Diri di Titik Nol, Kritik Kebijakan Pemerintah
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Ratusan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) serta Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi teatrikal tapa pepe atau berjemur diri di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (22/06/2026). Di bawah terik matahari, mereka duduk diam selama sekitar 30 menit menghadap ke arah Keraton Yogyakarta, sebagai simbol penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Tradisi tapa pepe yang berasal dari budaya Jawa dipilih sebagai bentuk protes yang sarat makna. Dalam tradisi tersebut, seseorang duduk berdiam diri di bawah sinar matahari di depan keraton sebagai simbol “mengadu” kepada raja. Dalam konteks aksi ini, para peserta memaknai tapa pepe sebagai cara menyampaikan aspirasi kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga menjabat sebagai Gubernur DIY. Mereka berharap pesan moral yang disampaikan dapat menjadi refleksi bagi para pemimpin dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.
Koordinator aksi IMM DIY, Ahsan Taqwim, menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk kritik yang disampaikan secara santun dan simbolik. “Kami tidak datang untuk menciptakan keributan, tetapi untuk mengadu secara bijak kepada pimpinan tertinggi di Yogyakarta, yakni Raja sekaligus Gubernur. Ini adalah cara kami menyampaikan keresahan masyarakat,” ujarnya di sela aksi.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Salah satu poin utama adalah evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa Merah Putih yang dinilai membebani anggaran negara. Mereka menilai program tersebut belum tepat sasaran dan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal. Selain itu, peserta aksi juga mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih diarahkan pada sektor pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Menurut mereka, ketimpangan ekonomi dan tingginya angka pengangguran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Ahsan menegaskan bahwa IMM dan IPM DIY tidak hanya menyoroti kebijakan ekonomi, tetapi juga aspek demokrasi dan hak-hak sipil. Mereka menolak segala bentuk militerisasi di ruang sipil yang dianggap dapat mengancam kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. “Kami ingin ruang demokrasi tetap terbuka bagi masyarakat sipil. Militerisasi kebijakan hanya akan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan,” katanya.
