SD Negeri Kota Yogya Krisis Murid, Wali Kota Dorong Pembenahan Total
- Dok Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Kota Yogyakarta membuka fakta yang cukup mengejutkan. Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyoroti rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar (SD) Negeri. Dari total kapasitas sekitar 3.600 hingga 3.700 kursi kelas 1, hanya 2.500 sampai 2.700 kursi yang terisi. Artinya, ada sekitar seribu kursi kosong yang tidak diminati. “Bayangkan, ada 1.000 kursi yang tidak diminati oleh warga masyarakat kita sendiri. Ini kan ironis,” ungkap Hasto pada Rabu (24/06/2026).
Fenomena ini semakin terasa janggal ketika di sisi lain sekolah swasta justru dipenuhi antrean panjang pendaftaran, bahkan hingga bertahun-tahun. Hasto menyebut kondisi tersebut sebagai anomali sosial, di mana masyarakat rela mengeluarkan biaya besar demi sekolah swasta, padahal banyak kursi gratis di SD Negeri yang masih kosong. Ironisnya, dalam agenda open house rutin setiap Rabu, ia sering menerima keluhan dari orang tua yang kesulitan membayar biaya pendidikan anak di sekolah swasta. “Masyarakat sebetulnya daya belinya tidak bagus-bagus amat. Nafsu besar, tenaga kurang. Sementara di SD negeri kita sendiri masih kosong, masih banyak kursi yang tersedia secara gratis,” ujarnya.
Menyikapi ancaman krisis murid ini, Hasto mendorong agar momentum SPMB dijadikan ajang pembenahan total. Ia mengaku telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD Negeri untuk menyamakan persepsi sekaligus memberikan instruksi tegas. Menurutnya, kepala sekolah tidak boleh lagi bersikap normatif dan pasif menunggu siswa datang, melainkan harus proaktif mempromosikan keunggulan sekolah masing-masing. “Saya kumpulkan dan saya tegaskan, kepala sekolah SD harus proaktif membenahi sekolahnya, proaktif mencari siswa. Promosikan kalau SD negeri itu bagus,” tegasnya.
Hasto bahkan menjadikan tingkat keterisian siswa pada SPMB 2026 sebagai rapor penilaian kinerja kepala sekolah. Ia mengingatkan bahwa meski pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui kementerian pusat, regulasi daerah memberinya kewenangan penuh untuk mencopot jabatan bagi
mereka yang dinilai gagal berinovasi. “Setelah di-SK-kan dan dilantik, saya bisa menilai. Kalau kinerjanya kurang bagus dan tidak bisa menaikkan jumlah siswa, ya bisa saya berhentikan. Hak wewenang saya ada di situ. Ini saya evaluasi betul,” katanya.
