Yogyakarta Perkuat Penanganan Gepeng dengan Shelter dan Edukasi Publik
- Dok Humas Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman kembali mendapat perhatian melalui program penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng). Sepanjang tahun 2026, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mencatat sebanyak 66 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) telah ditangani di shelter milik pemerintah kota. Mayoritas dari mereka berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bahwa persoalan gepeng bukan hanya masalah lokal, melainkan fenomena sosial yang melintasi batas wilayah.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Indrawati, menjelaskan bahwa shelter berfungsi sebagai tempat penanganan sementara bagi warga terlantar, gelandangan, pengemis, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Mereka dijangkau oleh Satpol PP di ruang publik, kemudian dibawa ke shelter untuk menjalani asesmen. Proses asesmen ini mencakup identitas, daerah asal, kondisi sosial, kesehatan, hingga penyebab mereka hidup terlantar. Dari hasil asesmen, langkah penanganan lanjutan ditentukan, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah asal dan keluarga.
Untuk memperkuat proses identifikasi, Dinsosnakertrans bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta melalui pemeriksaan biometrik. Langkah ini memungkinkan penelusuran identitas lebih cepat, terutama bagi mereka yang tidak membawa dokumen kependudukan. Jika identitas ditemukan, koordinasi segera dilakukan dengan dinas sosial daerah asal maupun keluarga. Namun, jika tidak ada identitas, mereka dirujuk ke Camp Asesmen milik Pemerintah Daerah DIY untuk penanganan lebih lanjut. Dengan cara ini, pemulangan ke daerah asal dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Indrawati menambahkan bahwa tren yang menonjol belakangan ini adalah meningkatnya jumlah ODGJ dan lansia terlantar yang masuk ke shelter. Kelompok ini membutuhkan penanganan lebih intensif, tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga layanan kesehatan dan pendampingan psikososial. Ia menegaskan bahwa target penanganan bukanlah menghapus keberadaan gepeng secara total, melainkan mengurangi jumlah mereka di ruang publik dan menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman. “Zero gepeng memang tidak mudah dicapai. Tetapi yang terpenting adalah terus mengurangi jumlahnya, memastikan mereka tertangani dengan baik, dan menciptakan ruang publik yang nyaman bagi semua,” ujarnya.
