Wagub DIY Sri Paduka Ikut Sensus Ekonomi, Dorong Partisipasi Warga DIY dengan Data Jujur
- Dok Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X, menunjukkan komitmen penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan turut serta dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY pada Rabu (24/6). Kehadiran Sri Paduka dalam kegiatan tersebut bukan hanya sebagai bentuk dukungan simbolis, melainkan juga ajakan langsung kepada masyarakat agar memberikan data yang akurat dan terbuka kepada petugas sensus. Pendataan dilakukan di kediaman resmi Wakil Gubernur di Pura Pakualaman, Yogyakarta, dengan didampingi GKBRAA Paku Alam serta jajaran BPS DIY, termasuk Plt. Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih, Ketua Tim SE2026 Provinsi DIY Catur Didi Wahyudi, dan Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda penting yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun untuk menghimpun data seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha kecil rumahan, bisnis daring, pertokoan, hingga perusahaan besar. Data yang dikumpulkan akan menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang lebih tepat sasaran. Untuk mendukung akurasi dan efisiensi, SE2026 menggunakan aplikasi FASIH (Flexible Authentic Survey Instrument Harmony), sehingga pendataan dilakukan dengan perangkat seluler yang memungkinkan proses lebih cepat dan seragam.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Paduka menekankan pentingnya komunikasi yang humanis antara petugas sensus dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pendataan tidak hanya bergantung pada kelengkapan data, tetapi juga pada cara petugas membangun kedekatan dengan responden. “Masyarakat memiliki karakter yang beragam, karena itu perlu ada penyederhanaan dalam penyampaian agar lebih mudah diterima. Petugas lapangan harus dowo ususe dan jembar sabare, karena ada yang senang mengobrol, ada yang butuh penjelasan lebih, dan berbagai kondisi lainnya,” ungkapnya. Pesan ini menjadi pengingat bahwa pendekatan sensus harus menyesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat agar partisipasi dapat maksimal.
Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menambahkan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap 10 tahun untuk menyajikan gambaran utuh kondisi perekonomian Indonesia. Ia menegaskan bahwa pendataan dilakukan dengan standar yang sama bagi seluruh responden, tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial. “Baik Gubernur, Wakil Gubernur, maupun masyarakat umum memperoleh daftar pertanyaan yang sama. Karena kita menggunakan FASIH, petugas melakukan pendataan dengan gadget, dan pertanyaannya sama kepada siapapun,” jelasnya. Endang berharap partisipasi pimpinan daerah dapat menumbuhkan antusiasme masyarakat untuk menerima petugas dengan baik dan menjawab pertanyaan sesuai kenyataan.
