Diplomasi Pangan Jadi Senjata Indonesia Hadapi Krisis Global
- Humas UMY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Ketahanan pangan kini dipandang sebagai isu keamanan nasional yang tidak bisa lagi dipisahkan dari dinamika geopolitik dunia. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Takdir, dalam Pertemuan Kelompok Ahli yang digelar Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama Kemlu RI, Kamis (11/12/2025).
Takdir menjelaskan bahwa dunia tengah menghadapi ancaman rangkap tiga: konflik internasional, cuaca ekstrem, dan krisis ekonomi. Ketiga faktor tersebut bermuara pada risiko global terbesar, yakni kelangkaan pangan. Ia mencontohkan bagaimana pandemi COVID-19 dan perang Rusia–Ukraina mendorong lonjakan ekstrem Indeks Harga Pangan Global pada 2022, hingga memunculkan prediksi bahwa ratusan juta orang berpotensi menghadapi krisis pangan akut. Menurutnya, krisis pangan bahkan bisa menjadi pemicu instabilitas politik, sebagaimana terjadi di Mesir pada 2008 dan 2011 ketika krisis roti mempercepat kejatuhan pemerintahan Husni Mubarak.
Indonesia sendiri disebut rawan terhadap tiga komoditas strategis: gandum, jagung, dan kedelai. Konsumsi nasional ketiganya kerap melampaui produksi dan mendekati stok yang tersedia. Ketergantungan pada impor gandum, terutama dari Rusia dan Ukraina, memperlihatkan betapa rapuhnya rantai pasok Indonesia. Sebagai negara dengan konsumsi mi instan terbesar, penurunan ekspor gandum dari kedua negara pascakonflik menjadi peringatan keras bagi Indonesia.
Untuk mengurangi risiko jangka panjang, Takdir menekankan pentingnya diplomasi pangan. Ia menyebut dua strategi utama yang harus dijalankan, yakni friendshoring dan nearshoring. Friendshoring berarti membangun kemitraan produksi dengan negara-negara yang stabil dan memiliki keselarasan politik jangka panjang, sementara nearshoring mendekatkan lokasi produksi ke Indonesia, seperti pabrik pengolahan gandum Australia yang telah beroperasi di Makassar. Menurutnya, kedua strategi ini harus menjadi bagian dari agenda diplomasi pangan Indonesia agar ketergantungan pada impor dari wilayah konflik dapat dikurangi.
Multidimensional
Dalam forum yang sama, Prakoso Wicaksono, Diplomat Ahli Madya SKK Amerop Kemlu RI, menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia bersifat multidimensional, menyangkut keamanan manusia sekaligus keamanan nasional. Ia menyoroti dampak konflik internasional, proteksionisme pascapandemi, dan perubahan iklim yang memperburuk kerentanan struktural Indonesia. Menanggapi tantangan tersebut, Kemlu RI mendorong visi ambisius melalui diplomasi pangan dengan target menempatkan Indonesia dalam 15 besar Global Food Security Index pada 2045. Visi ini sejalan dengan proyeksi Indonesia sebagai negara dengan PDB terbesar kelima dunia. Diplomasi pangan diarahkan untuk meningkatkan ekspor pangan bernilai tambah tinggi sekaligus menjadikan Indonesia bagian dari solusi isu pangan global.
