Dukung Rekomendasi Rapimnas, Golkar Karanganyar Nilai Pilkada DPRD Lebih Rasional
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Ketua DPD Partai Golkar Karanganyar Ilyas Akbar Almadani menegaskan kesiapan partai yang dipimpinnya di tingkat Kabupaten, mengamankan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.
Khususnya terkait penguatan koalisi permanen dan usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sikap ini dinilai sebagai langkah korektif untuk menjawab berbagai problem struktural dalam demokrasi lokal Indonesia.
Ilyas Akbar menyebut rekomendasi Rapimnas tidak dapat dipahami sekadar sebagai keputusan internal partai, melainkan sebagai respons strategis terhadap realitas politik daerah yang selama ini dihadapkan pada fragmentasi kewenangan, konflik sosial, dan tingginya biaya politik.
“Demokrasi lokal kita membutuhkan rekonstruksi kelembagaan agar lebih rasional, stabil, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Ilyas Akbar, Senin (22/12/2025).
Golkar Karanganyar menilai, ungkap Ilyas, mekanisme pilkada langsung telah melahirkan dualisme legitimasi antara eksekutif dan legislatif. Kondisi ini kerap memicu ketegangan politik berkepanjangan yang berdampak pada tersendatnya proses pengambilan kebijakan strategis di daerah.
Menurut Ilyas, pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menyatukan kembali sumber legitimasi politik dalam satu garis kelembagaan, sehingga relasi kekuasaan menjadi lebih koheren dan produktif.
“Ketika legitimasi politik berada dalam satu arsitektur, stabilitas pemerintahan lebih mudah dicapai,” katanya.
Selain soal efektivitas pemerintahan, Golkar Karanganyar juga menyoroti dampak sosial dari pilkada langsung. Kontestasi terbuka dinilai kerap memicu polarisasi masyarakat dan konflik horizontal yang menyisakan beban sosial jangka panjang.
Di sisi lain, tingginya biaya politik dalam pilkada langsung dianggap menciptakan distorsi serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Biaya kampanye yang besar mendorong praktik politik transaksional dan memperlemah integritas kebijakan publik.
“Pemilihan melalui DPRD memindahkan arena kontestasi ke ruang institusional yang lebih terkendali, sekaligus menghilangkan tekanan finansial yang selama ini membebani calon dan daerah,” jelas Ilyas.
Golkar Karanganyar menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga berpotensi memperkuat kesinambungan agenda pembangunan. Keselarasan antara eksekutif dan legislatif diyakini mampu menjaga konsistensi kebijakan jangka menengah dan panjang.
Dalam perspektif administrasi publik, stabilitas kebijakan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah, terutama di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks.
