Rapat Besar OPD, Bupati Rober Soroti Celah Regulasi dan Gaspol Optimalkan PAD Karanganyar

Bupati Karanganyar Rober Christanto
Sumber :
  • VIVA Jogja

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Bupati Karanganyar, Rober Christanto, mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat koordinasi di Ruang Anthorium, Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (4/5/2026), untuk menegaskan percepatan penyelesaian pekerjaan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan sistem pengawasan di lingkungan Pemkab Karanganyar. 

img_title Jokowi Ajak 3 Cucu Liburan ke Tawangmangu, Main Salju hingga Belanja Buah

Rapat ini digelar menyusul mencuatnya kasus hukum yang melibatkan mantan pejabat daerah dan menjadi perhatian publik.

Dalam arahannya, Rober menekankan tidak boleh ada lagi pekerjaan yang tertunda tanpa kejelasan. Ia meminta seluruh OPD segera menuntaskan tugas yang masih berjalan, disertai penguatan sistem kerja berbasis aturan yang jelas.

img_title Bikin Ayah Menangis, Testimoni Anak Warnai Jambore Bareng Ayah di Karanganyar

“Kami tekankan kembali, tugas-tugas yang hari ini belum selesai akan kita selesaikan. Tidak boleh ada yang dibiarkan,” tegas Rober pada wartawan diruang kerjanya usai memimpin rapat Koordinasi, Senin (4/5/2026). 

Ia menjelaskan, evaluasi tidak hanya menyasar kinerja, tetapi juga kesiapan regulasi di setiap OPD. Menurutnya, kelengkapan aturan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari.

img_title APBD Karanganyar 2027 Tembus Rp1,98 Triliun, Jalan dan UMKM Jadi Sasaran Pembangunan

“Evaluasi tentang kesiapan regulasi-regulasi yang ada di setiap OPD, biar tidak ada seperti yang terjadi kemarin. Regulasi-regulasi yang belum ada ini kita siapkan, supaya tidak ada celah untuk perbuatan pelanggaran,” ujarnya.

Selain pembenahan internal, Rober juga mendorong perubahan pendekatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta seluruh jajaran lebih kreatif dan proaktif dalam menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor.

“Hari ini kita harus kreatif untuk mendapatkan atau mencari PAD. Optimalkan PAD di setiap OPD yang memiliki potensi,” katanya.

Sejumlah sektor disebut memiliki peluang besar, seperti parkir, distribusi, pajak daerah, serta sektor kuliner dan restoran. Namun, Pemkab tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif, melainkan juga mengkaji skema penyesuaian agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

“Kami kaji dengan bidang hukum, apakah memungkinkan penurunan persentase, tetapi seluruh pelaku usaha bisa membayar secara tertib. Tidak terbebani, tetapi semua masuk,” jelasnya.

Menurut Rober, pendekatan tersebut berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan. Namun, kebijakan tersebut masih menunggu kajian regulasi sebelum diterapkan.

“Kalau regulasi memungkinkan, akan kami lakukan. Bisa melalui kebijakan bupati, termasuk penyesuaian maupun penghapusan denda seperti BPHTB,” tandasnya.

Halaman Selanjutnya
img_title