Refocusing Program MBG Prioritaskan pada Daerah Stunting
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja - Kebijakan pemerintah melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah yang tepat, namun sejumlah pakar menekankan bahwa perbaikan tidak cukup hanya menyasar penerima manfaat. Desain pelaksanaan, tata kelola penyedia makanan, hingga sistem evaluasi program harus dibenahi agar benar-benar mampu menjawab persoalan stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Ir Sri Raharjo menegaskan bahwa sejak awal perlu dibedakan antara program penanganan stunting dengan program penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah. Menurutnya, penurunan stunting telah lama menjadi fokus pemerintah melalui intervensi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. MBG, katanya, memang memiliki tujuan baik, tetapi keberhasilan program bergantung pada bagaimana ia dirancang dan dijalankan.
Pemerintah sebelumnya menargetkan prevalensi stunting nasional turun hingga di bawah 20 persen. Meski angka nasional mendekati target, sejumlah provinsi masih mencatat prevalensi tinggi, terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ironisnya, distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih banyak berkembang di wilayah yang mudah dijangkau, bukan di daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Hal ini dinilai tidak konsisten dengan tujuan utama program.
Sri Raharjo menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengejar target menjangkau seluruh penerima manfaat pada tahun pertama pelaksanaan MBG tanpa memastikan kesiapan infrastruktur maupun sumber daya pendukung. Pembangunan SPPG dilakukan secara masif sebelum standar keamanan pangan, sanitasi, sumber daya manusia, dan rantai pasok benar-benar siap. Akibatnya, muncul berbagai persoalan, termasuk kasus keracunan makanan yang memaksa pemerintah melakukan koreksi terhadap standar operasional dapur MBG.
Ia juga menyoroti mekanisme penyelenggaraan MBG yang mengandalkan pembangunan dapur baru melalui yayasan dan investor. Skema ini membuat pembangunan lebih banyak terjadi di daerah dengan infrastruktur memadai, sementara wilayah tertinggal yang justru menjadi kantong stunting kurang menarik bagi investor. Menurutnya, pemerintah sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah, seperti dapur dan kantin, sehingga tidak perlu membangun dapur baru.
