Refocusing Program MBG Prioritaskan pada Daerah Stunting
- Istimewa
Selain itu, aspek keamanan pangan dinilai belum memperoleh perhatian memadai. SPPG selama ini lebih banyak melibatkan ahli gizi, padahal produksi makanan dalam jumlah besar juga memerlukan keahlian teknologi pangan. Proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan harus memenuhi prinsip keamanan pangan. Produksi ribuan paket makanan setiap hari memiliki risiko tinggi jika pemasakan tidak dilakukan dengan benar. Ia mencontohkan kasus keracunan yang diduga berasal dari lauk berbahan ayam akibat proses pemasakan yang terburu-buru.
Sri Raharjo juga menilai pandangan yang menolak seluruh pangan olahan dalam MBG perlu dikaji lebih proporsional. Tidak semua pangan olahan berkualitas buruk, bahkan beberapa produk justru dapat membantu menjamin keamanan pangan sekaligus mempermudah distribusi makanan bergizi.
Untuk meningkatkan efektivitas MBG, ia mengusulkan agar pemerintah memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, terutama siswa dengan status gizi kurang serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi mekanisme penyediaan makanan di daerah 3T. Jika pembangunan dapur berbasis investasi tidak memungkinkan, maka penyediaan fasilitas harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Keberhasilan MBG, lanjutnya, harus diukur berdasarkan perubahan status gizi penerima manfaat melalui pendataan awal dan evaluasi berkala, bukan sekadar jumlah makanan yang dibagikan. Evaluasi semacam ini seharusnya sudah menjadi bagian dari perencanaan sejak awal agar pelaksanaan MBG lebih efektif, efisien, dan benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan stunting di Indonesia.
