Refocusing Program MBG Prioritaskan pada Daerah Stunting

SLEMAN, VIVA Jogja - Kebijakan pemerintah melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah yang tepat, namun sejumlah pakar menekankan bahwa perbaikan tidak cukup hanya menyasar penerima manfaat. Desain pelaksanaan, tata kelola penyedia makanan, hingga sistem evaluasi program harus dibenahi agar benar-benar mampu menjawab persoalan stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Ir Sri Raharjo menegaskan bahwa sejak awal perlu dibedakan antara program penanganan stunting dengan program penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah. Menurutnya, penurunan stunting telah lama menjadi fokus pemerintah melalui intervensi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. MBG, katanya, memang memiliki tujuan baik, tetapi keberhasilan program bergantung pada bagaimana ia dirancang dan dijalankan.

Pemerintah sebelumnya menargetkan prevalensi stunting nasional turun hingga di bawah 20 persen. Meski angka nasional mendekati target, sejumlah provinsi masih mencatat prevalensi tinggi, terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ironisnya, distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih banyak berkembang di wilayah yang mudah dijangkau, bukan di daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Hal ini dinilai tidak konsisten dengan tujuan utama program.

Sri Raharjo menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengejar target menjangkau seluruh penerima manfaat pada tahun pertama pelaksanaan MBG tanpa memastikan kesiapan infrastruktur maupun sumber daya pendukung. Pembangunan SPPG dilakukan secara masif sebelum standar keamanan pangan, sanitasi, sumber daya manusia, dan rantai pasok benar-benar siap. Akibatnya, muncul berbagai persoalan, termasuk kasus keracunan makanan yang memaksa pemerintah melakukan koreksi terhadap standar operasional dapur MBG.

Ia juga menyoroti mekanisme penyelenggaraan MBG yang mengandalkan pembangunan dapur baru melalui yayasan dan investor. Skema ini membuat pembangunan lebih banyak terjadi di daerah dengan infrastruktur memadai, sementara wilayah tertinggal yang justru menjadi kantong stunting kurang menarik bagi investor. Menurutnya, pemerintah sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah, seperti dapur dan kantin, sehingga tidak perlu membangun dapur baru.

Selain itu, aspek keamanan pangan dinilai belum memperoleh perhatian memadai. SPPG selama ini lebih banyak melibatkan ahli gizi, padahal produksi makanan dalam jumlah besar juga memerlukan keahlian teknologi pangan. Proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan harus memenuhi prinsip keamanan pangan. Produksi ribuan paket makanan setiap hari memiliki risiko tinggi jika pemasakan tidak dilakukan dengan benar. Ia mencontohkan kasus keracunan yang diduga berasal dari lauk berbahan ayam akibat proses pemasakan yang terburu-buru.

Sri Raharjo juga menilai pandangan yang menolak seluruh pangan olahan dalam MBG perlu dikaji lebih proporsional. Tidak semua pangan olahan berkualitas buruk, bahkan beberapa produk justru dapat membantu menjamin keamanan pangan sekaligus mempermudah distribusi makanan bergizi.

Untuk meningkatkan efektivitas MBG, ia mengusulkan agar pemerintah memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, terutama siswa dengan status gizi kurang serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi mekanisme penyediaan makanan di daerah 3T. Jika pembangunan dapur berbasis investasi tidak memungkinkan, maka penyediaan fasilitas harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Keberhasilan MBG, lanjutnya, harus diukur berdasarkan perubahan status gizi penerima manfaat melalui pendataan awal dan evaluasi berkala, bukan sekadar jumlah makanan yang dibagikan. Evaluasi semacam ini seharusnya sudah menjadi bagian dari perencanaan sejak awal agar pelaksanaan MBG lebih efektif, efisien, dan benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan stunting di Indonesia.