Birokrasi Profesional, Kunci Menghadirkan Pelayanan Publik Berkualitas
- jogja.viva.co.id/Fuska Sani Evani
KEBERHASILAN pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan. Di balik setiap kebijakan pembangunan, terdapat birokrasi yang menjadi penggerak utama. Karena itu, kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman di bawah kepemimpinan Bupati Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Danang Maharsa menempatkan penguatan birokrasi sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Orientasinya adalah membangun aparatur yang profesional, memiliki integritas, mampu bekerja secara terukur, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indeks Reformasi Birokrasi 97,56
Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Sleman pada evaluasi 2025 mencapai 97,56, meningkat dibanding 92,90 pada 2024. Dengan predikat A-, capaian tersebut menempatkan Sleman di posisi kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peningkatan juga terlihat dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yakni dari 80,86 pada 2024 menjadi 81,80 pada 2025. Kedua indikator ini mencerminkan perkembangan tata kelola pemerintahan, terutama dalam aspek akuntabilitas, efektivitas organisasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pengakuan lain datang melalui BKN Awards 2025. Pemkab Sleman berhasil meraih peringkat pertama kategori kabupaten dalam penerapan norma, Slstandar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan sistem informasi, sistem merit dan manajemen talenta, serta layanan aparatur sipil negara terbaik.
Penghargaan tersebut memperlihatkan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang semakin profesional. Penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, pengembangan kapasitas, serta penilaian kinerja menjadi fondasi untuk membangun organisasi pemerintahan yang efektif.
Budaya kerja berbasis kinerja
Penguatan birokrasi tidak cukup dilakukan melalui penyusunan regulasi maupun pembenahan struktur organisasi. Perubahan harus menyentuh budaya kerja aparatur, sehingga setiap pejabat dan pegawai memahami tanggung jawab serta target yang harus dicapai.
Dalam kerangka tersebut, pada September 2026 sebanyak 548 pejabat di lingkungan Pemkab Sleman mengikuti penandatanganan kontrak kinerja. Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2026 yang mengatur evaluasi berdasarkan capaian Satuan Kredit Profesi, kinerja fisik dan keuangan perangkat daerah, serta kemampuan manajerial.
Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, sebanyak 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator dilantik. Pengisian dan penataan jabatan tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi pemerintahan agar semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan.