Penerimaan Negara dari Pajak Banyak Bocor, Ini Solusinya

Anggota DPD RI Cholid Mahmud dan Dosen UGM Indra Bastian
Sumber :
  • Istimewa

Indra mengungkapkan, bicara penyimpanan keuangan di Indonesia, di sisi pembelanjaaan sudah ketat. UU nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan sudah sangat detail mengaturnya termasuk menimalisir adanya penyimpangan.

img_title Pajak Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dikeluhkan, Buruh dan Akademisi Desak Evaluasi Aturan JHT

"Yang dua (UU 17/2023 dan UU 15/2024) yang bolong terus. BPK seharusnya berubah, tidak sekedar pengelolaan negara, tetapi juga kinerja dan audit dengan tujuan tertentu," jelasnya.