Koperasi Merah Putih “Game Changer” Butuh Aturan Jelas dan SDM Andal

YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Program “Koperasi Merah Putih” diluncurkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan wilayah. Program ini dirancang sebagai jembatan antara petani, pelaku UMKM, pedagang, dan konsumen, sekaligus untuk meningkatkan nilai tukar petani oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

Meski memiliki potensi besar, berbagai tantangan teknis dan kebijakan masih membayangi pelaksanaannya, terutama terkait regulasi yang belum sepenuhnya jelas. Hal itu disampaikan pakar akuntansi dan pengelolaan ekonomi desa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rudy Suryanto, bahwa aspek permodalan dan operasional masih menjadi titik kritis yang perlu segera dijelaskan oleh pemerintah. Kedua aspek tersebut dinilainya sebagai fondasi utama dalam keberlangsungan program Koperasi Merah Putih.

“Beberapa aspek yang perlu diperjelas, terutama terkait permodalan. Apakah pemerintah melalui Kementerian Koperasi akan benar-benar bertanggung jawab dan memberikan jaminan modal. Sebelumnya disebutkan bahwa setiap koperasi akan mendapatkan dana sekitar Rp 4 hingga 5 miliar,” ujar Rudy pada Kamis (03/07/2025).

Jika target pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih terealisasi, pemerintah perlu menyiapkan anggaran mencapai Rp 400 triliun. Rudy menyebut skema ini sebagai “game changer” karena belum pernah ada program koperasi yang mendapatkan dukungan finansial sebesar ini.

Di sisi lain, pengelolaan koperasi juga menghadapi tantangan serius dari aspek sumber daya manusia (SDM). Rudy menekankan bahwa para pengurus koperasi di tingkat desa harus memahami prinsip kewirausahaan dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat. Mengingat partisipasi masyarakat desa menjadi elemen penting, maka pelaksanaan program harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, memperhatikan aspirasi lokal.

Sebagai akademisi yang aktif dalam pengembangan kapasitas perangkat desa, Rudy juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam implementasi Koperasi Merah Putih. Menurutnya, setidaknya ada dua bentuk akuntabilitas yang harus ditegakkan untuk menjamin transparansi dana dan efektivitas pelaksanaan program.

Halaman Selanjutnya

“Yakni akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Karena program ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, kita perlu memastikan bahwa kinerjanya betul-betul memberikan manfaat, tidak hanya soal keuntungan finansial. Tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.