Distribusi Beras SPHP Lewat Aplikasi Dinilai Rugikan Pedagang Pasar
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemesanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui aplikasi digital serta pelaporan penjualan harian, dianggap terlalu memberatkan pedagang kecil.
Menanggapi itu, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, juga menilai digitalisasi memang penting untuk pengawasan distribusi pangan, namun perlu dirancang secara inklusif agar tidak menyulitkan pedagang.
“Kalau pemerintah terlalu menekankan sisi kontrol administratif tanpa memperbaiki logistik, tujuan stabilisasi harga beras bisa meleset,” ujar Wisnu, Kamis (28/08/2025). Ia menekankan perlunya pendampingan dan sosialisasi agar kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi pedagang pasar yang memiliki keterbatasan literasi digital dan akses teknologi.
Wisnu mengingatkan bahwa kebijakan digitalisasi harus memperhatikan keadilan distribusi. Tanpa pengaturan yang tepat, pedagang besar yang melek teknologi akan semakin diuntungkan, sementara pedagang tradisional tertinggal. Menurutnya, fokus utama seharusnya diarahkan pada perbaikan rantai pasok dari gudang Bulog ke pedagang agar distribusi lancar, biaya logistik turun, dan harga tetap stabil.
“Pengawasan digital tetap penting, tetapi jangan sampai menggantikan peran fundamental pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penegak institusi,” tegasnya.
Wisnu juga menyoroti tumpang tindih antara distribusi beras SPHP oleh pedagang pasar dan operasi pasar langsung di tingkat kelurahan dan RW. Menurutnya, jika pemerintah terlalu aktif menjual langsung ke masyarakat, pedagang pasar sebagai jalur distribusi alami bisa terpinggirkan.
“Operasi pasar yang terlalu sering bersifat ad hoc dan berisiko melemahkan keberlanjutan distribusi rakyat. Negara seharusnya memperkuat institusi pasar rakyat sebagai tulang punggung stabilisasi jangka panjang,” ujarnya.
Harus Proporsional
Terkait keterlibatan TNI dan Polri dalam distribusi beras SPHP, Wisnu menyebut peran aparat penting untuk pengawasan dan penegakan hukum. Namun, ia mengingatkan agar distribusi tetap menjadi domain pedagang pasar. “Distribusi dan perdagangan sebaiknya tetap di tangan pedagang, sementara aparat berfungsi sebagai pengawas aturan agar ekosistem perdagangan tidak terganggu,” jelasnya.
Sebagai solusi, Wisnu mendorong perbaikan logistik nasional untuk menurunkan biaya transportasi dan memastikan stok Bulog tersebar merata. Ia juga menyarankan agar mekanisme digital dibuat lebih adaptif, misalnya dengan pemesanan melalui WhatsApp atau bantuan petugas pasar.
