Basnom HIPMI Syariah DIY Resmi Dilantik Momentum Penguatan Ekonomi Syariah
- jogja.viva.co.id/Fuska Sani Evani
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi berbasis nilai-nilai syariah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara resmi melantik Badan Semi Otonom (Basnom) HIPMI Syariah DIY pada Senin (22/9/2025), di SMTorium Ballroom, SM Tower Malioboro.
Acara ini sekaligus menjadi panggung bagi Studium Generale bertema “Peran HIPMI Syariah dalam Mendorong Ekosistem Ekonomi Syariah di DIY”, yang menghadirkan sejumlah tokoh penting dari kalangan pemerintah, legislatif, dan dunia usaha.
Pelantikan ini menandai tonggak sejarah baru bagi DIY sebagai provinsi pertama di Pulau Jawa dan kedua secara nasional setelah Sulawesi Selatan yang membentuk HIPMI Syariah. Fajarruddin Achmad Muharom dikukuhkan sebagai Ketua Umum HIPMI Syariah DIY periode 2025–2028 oleh Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri. Dalam prosesi pelantikan, seluruh pengurus baru menyatakan komitmen dan kesiapan mereka untuk mengemban amanah organisasi dalam membangun ekosistem bisnis yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Fajarruddin menyampaikan bahwa HIPMI Syariah merupakan inisiatif strategis yang lahir pada tahun 2024 untuk memperkuat peran pengusaha muda dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis prinsip syariah. “HIPMI Syariah hadir bukan hanya sebagai wadah, tetapi sebagai gerakan yang menjawab tantangan zaman. DIY menjadi pionir di Jawa, dan kami merasa terhormat untuk memulai langkah ini,” ujarnya.
Ia menyoroti potensi besar pasar syariah global yang tumbuh secara eksponensial, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim dunia terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ia juga mengungkapkan keprihatinan atas penurunan peringkat Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2025, dari posisi dua ke lima. “Kita punya pekerjaan besar agar Indonesia, khususnya Yogyakarta, bisa menjadi tuan rumah ekonomi syariah dunia. Data dari KDKS dan IMTI menunjukkan DIY masih berada di peringkat tujuh dalam indeks pasar sewa nasional. Ini harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Studium Generale yang digelar usai pelantikan menghadirkan narasumber terkemuka, antara lain GKR Mangkubumi selaku Ketua KADIN DIY, Ahmad Syauqi Soeratno (Anggota DPD RI DIY), dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan. Diskusi dipandu oleh akademisi dan praktisi hukum syariah, Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, M.H. Para narasumber menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.