Sri Sultan HB X : SAKIP Wujud Komitmen dan Integritas Pemerintahan DIY
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum evaluasi SAKIP yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (03/10/2025).
Menurut Sri Sultan, SAKIP bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bagian dari komitmen DIY untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Evaluasi diperlukan untuk mengukur dampak implementasi kebijakan, bukan hanya proses pelaksanaannya.
“Investasi terbesar dalam membangun SAKIP bukan pada teknologi, tetapi pada pembinaan komitmen dan kapasitas kepemimpinan agar seluruh organisasi bergerak menuju pemerintahan yang berkinerja tinggi,” ujar Sri Sultan.
Forum evaluasi tahun ini menjadi momentum penting bagi DIY, seiring berakhirnya program pembangunan jangka panjang 2005–2025 dan dimulainya periode baru 2025–2045. Sri Sultan menyebut sistem manajemen pemerintahan ke depan akan diarahkan menjadi lebih kualitatif dan terstruktur dalam tahapan lima tahunan.
Namun, DIY menghadapi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah lain yang menyelesaikan RPJMD pada 2025, DIY baru akan menuntaskan RPJMD pada 2027. Kondisi ini berpotensi membuat DIY tertinggal dalam pelaksanaan program nasional yang dimulai pada 2026.
“Kalau RPJMD baru berjalan di 2028, kita sudah tertinggal tiga tahun dibanding daerah lain. Maka, program peningkatan kualitas harus tetap berproses agar Jogja bisa ikut melaksanakan program PAN-RB pada 2026,” tegasnya.
Komitmen dan Sinkronisasi
Sri Sultan menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan SAKIP secara menyeluruh. Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional, serta penerapan empat pilar Balance Score Card sebagai penguat tata kelola pembangunan.
Dalam evaluasi tersebut, isu strategis kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama. Pemda DIY telah menginisiasi sejumlah program kolaboratif, seperti Reformasi Kalurahan (R-Kal), Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo), dan pemanfaatan tanah kalurahan untuk masyarakat miskin dan pengangguran.
Sri Sultan juga menyoroti penguatan ekosistem ekonomi digital, optimalisasi proyek strategis nasional, serta pengembangan wisata berbasis pengalaman (experiential tourism) sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi DIY.
