Keterbukaan Informasi Publik Melesat, 70 Persen Daerah di Jateng Sudah Informatif
- VIVA Jogja/Humas Pemprov Jateng
Semarang, VIVA Jogja - Upaya mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka, menyampaikan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Jateng kini sudah berada dalam kategori informatif.
“Kalau dilihat dari kabupaten/kota, kondisinya sudah cukup baik. Lebih dari 70 persen sudah informatif,” ujarnya usai beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis (4/12/2025).
Ia menjelaskan, semakin banyaknya badan publik yang aktif menyebarkan informasi melalui situs resmi dan media sosial membuat akses masyarakat terhadap informasi kian terbuka.
Indra juga menegaskan peran vital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memastikan arus informasi berjalan lancar.
“PPID itu sangat strategis. Mereka menjadi garda depan agar informasi bisa diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja,” katanya.
Saat ini, Komisi Informasi Jateng tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik terhadap ratusan badan publik di wilayah tersebut.
“Tahun ini ada 189 badan publik yang mengikuti Monev, dan 102 di antaranya sudah masuk tahap uji publik,” jelas Indra.
Dari ratusan badan publik tersebut, tingkat keterbukaannya beragam: ada yang masih menuju informatif, sudah cukup informatif, hingga mencapai kategori informatif.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Monev yang dilakukan KI Jateng.
Ia menilai bahwa kebutuhan akan informasi dan komunikasi kini menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.
Ia juga memastikan kehadirannya dalam malam penganugerahan keterbukaan informasi pada 16 Desember 2025 mendatang.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jateng, Agung Hariyadi, menegaskan bahwa Pemprov Jateng terus memperkuat ekosistem keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Sebagai mitra, kami selalu mendukung kerja Komisi Informasi untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret ialah membuka ruang layanan publik melalui program Rumah Rakyat, yang terhubung dengan platform digital Jateng Ngopeni Nglakoni.
Platform tersebut menjadi wadah pengaduan, aspirasi, hingga permintaan informasi dari warga.