Polemik PT SAK Kulonprogo, Karyawan Menunggu Kepastian

KULONPROGO, VIVA Jogja - Persoalan yang membelit PT Selo Adikarto (SAK) hingga kini belum menemukan titik terang. Sejak operasional perusahaan dihentikan beberapa bulan lalu akibat penyidikan Kejaksaan Negeri Kulonprogo, ratusan karyawan terpaksa menanggung ketidakpastian karena gaji mereka tidak kunjung dibayarkan.

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mendesak Bupati Agung Setyawan segera mengambil langkah tegas untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak-hak pekerja. “Kami mendorong Pak Bupati memperjelas status SAK agar nasib karyawan tidak terus terkatung-katung,” ujarnya, Minggu (7/12/2025).

Dorongan serupa datang dari Jogja Corruption Watch (JCW). Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat dan Monitoring JCW, Baharuddin Kamba, menyarankan agar para karyawan menempuh jalur hukum, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan perdata secara kolektif atau class action. Menurutnya, langkah itu bisa menjadi jalan keluar sementara menunggu Kejari Kulonprogo menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat PT SAK.

“Penetapan tersangka penting untuk kepastian hukum. Tanpa itu, hak-hak karyawan akan terus terabaikan,” tegas Kamba. Ia menambahkan, masyarakat yang merasa dirugikan secara langsung maupun tidak langsung juga dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok.

Sejak penghentian operasional oleh Bupati Kulonprogo, status hukum PT SAK memang belum jelas. DPRD menilai kebijakan tersebut kurang tepat karena tidak diikuti dengan solusi konkret bagi pekerja. Aris menekankan perlunya langkah taktis sesuai aturan perundang-undangan agar penyelesaian tidak semakin berlarut.

Dengan kondisi yang masih menggantung, nasib karyawan PT SAK kini sepenuhnya bergantung pada keputusan Bupati dan proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, desakan dari DPRD dan JCW menunjukkan bahwa publik menuntut kepastian, bukan hanya demi keadilan bagi pekerja, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.