Sleman Perkuat Perlindungan Sosial: Dari BPKal Hingga Marbot Masjid
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja - Dalam upaya memperkuat jaminan sosial bagi pekerja yang memiliki risiko kerja tinggi, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menunjukkan komitmen nyata dengan memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), tetapi juga marbot masjid yang selama ini berperan menjaga rumah ibadah.
Pada Kamis (19/2/2026), sebanyak 704 anggota BPKal se-Kabupaten Sleman resmi menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sleman. Menurut Harda Kiswaya, langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para anggota BPKal dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan regulasi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peran strategis BPKal sebagai mitra pemerintah dalam menata masa depan wilayah.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan BPKal menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Sleman,” ujar Harda Kiswaya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, R Budi Pramono, menambahkan bahwa seluruh anggota BPKal kini terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kepesertaan ini berlaku selama satu tahun penuh dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Sleman.
Tidak berhenti di situ, perhatian pemerintah juga menyentuh marbot masjid. Pada Senin (15/2/2026), Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.545 marbot masjid dari seluruh kapanewon. Program ini menjadi bukti nyata kepedulian terhadap para penjaga rumah ibadah yang selama ini mengabdikan diri dalam pelayanan umat.
Bupati menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi marbot merupakan bentuk penghargaan atas tugas mulia mereka. “Marbot adalah garda terdepan dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keberlangsungan aktivitas di masjid. Peran mereka patut diapresiasi dengan jaminan sosial yang layak,” jelasnya.
Langkah pemerintah ini sejalan dengan visi untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Harda Kiswaya berharap agar pemerintah, perusahaan, dan pekerja terus berdialog dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil. Tujuannya jelas: meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keharmonisan hubungan industrial.
