Pemkab Kulonprogo Gelontorkan Rp3,9 Miliar untuk Program Padat Karya 2026

KULONPROGO,  VIVA Jogja  - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menyalurkan anggaran Rp 3,9 miliar untuk Program Padat Karya Hibah LPMKal tahun 2026. Dana tersebut dialokasikan ke 39 titik kegiatan, meningkat dari 29 titik pada tahun sebelumnya. Setiap lokasi menerima Rp100 juta, seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Kulonprogo.

Baca Juga

Urun Rembug Kulonprogo: Menyatukan Aspirasi Kalurahan dari Akar Rumput

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kulonprogo, Bambang Sutrisno, Jumat (08/05/2026) menjelaskan bahwa program ini hampir merata di seluruh kapanewon, kecuali Temon. Pelaksanaan dibagi dalam dua tahap: tahap pertama berlangsung April hingga Juni di 15 titik, sedangkan tahap kedua dijadwalkan Mei hingga Juli di 24 titik. Pemilihan lokasi dilakukan melalui mekanisme Musrenbang, dimulai dari musyawarah dukuh hingga musyawarah kalurahan. Proses ini memastikan bahwa usulan masyarakat mengenai kebutuhan infrastruktur benar-benar menjadi dasar pelaksanaan program.

Selain kebutuhan fisik, kondisi ekonomi warga menjadi pertimbangan utama. Program ini memprioritaskan wilayah dengan penduduk kurang mampu agar manfaatnya langsung dirasakan. Warga yang bekerja memperoleh upah, sementara infrastruktur yang dibangun meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Keuntungan ganda. Warga yang bekerja dapat upah dan infrastruktur yang dibutuhkan warga juga terbangun,” ujar Bambang.

Baca Juga

Fajar Gegana Sesalkan Pemkab Kulonprogo Lepas Pengelolaan Eks Mandala Theatre Wates

Program Padat Karya Hibah LPMKal bukan sekadar intervensi ekonomi jangka pendek, melainkan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah daerah berupaya menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Infrastruktur yang dibangun melalui padat karya diharapkan lebih terawat karena masyarakat merasa ikut bertanggung jawab atas keberadaannya. Selain itu, program ini juga menjadi sarana pemberdayaan sosial, memperkuat solidaritas antarwarga, dan menumbuhkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Kulonprogo.

Peningkatan jumlah titik padat karya menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperluas cakupan program. Jika pada tahun sebelumnya hanya 29 titik yang mendapat alokasi, kini bertambah menjadi 39 titik. Lonjakan ini mencerminkan keseriusan Pemkab Kulonprogo dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi lokal. Dengan anggaran mencapai Rp3,9 miliar, pemerintah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Setiap Rp100 juta yang digelontorkan di satu titik akan berputar di lingkungan masyarakat, menciptakan multiplier effect yang mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Halaman Selanjutnya

Program padat karya juga menjadi bukti bahwa pembangunan tidak selalu harus dilakukan dengan proyek besar yang melibatkan kontraktor skala besar. Justru dengan padat karya, masyarakat diberi kesempatan untuk menjadi pelaku utama pembangunan. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor yang berkontribusi langsung. Model seperti ini diyakini lebih efektif dalam menciptakan pemerataan, karena menyasar kelompok masyarakat yang selama ini rentan secara ekonomi. Dengan tambahan penghasilan dari upah kerja, warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan daya beli, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian daerah.

Baca Juga

Gedung Bekas Mandala Teater Wates Menanti Revitalisasi, Kulonprogo Siapkan Hibah Aset untuk Ruang Kreatif Baru