Policy Data Analysis Dukung Kebijakan Pemerintah Berbasis Data

YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses, mengolah, dan menganalisis data statistik dari berbagai sumber seperti Badan Pusat dan Statistik (BPS) dan Portal Data Nasional (PDN).

Sebagaimana hal tersebut dikemukakan Prof Dr Dyah Mutiarin Wakil Rektor bidang Sumber Daya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), adanya keterbatasan akses terhadap data yang terintegrasi, kompleksitas dalam mengolah data dari berbagai sumber, dan belum optimalnya visualisasi data menjadi permasalahan yang berarti dalam pengambilan keputusan.

“Merespon hal tersebut, kami membuat Aplikasi Policy Data Analysis. Tools ini dirancang untuk untuk menganalisis data-data yang ada di pemerintahan dengan cara crawling data sekunder yang ada di internet secara online. Di mana selama ini pemerintah hanya menggunakan statistik yang menyajikan angka saja. Sedangkan kebutuhan pemerintah adalah mengetahui analisis terhadap data yang bersifat multivariabel,” kata Guru Besar UMY bidang Ilmu Pemerintahan ini.

Bersama anggota tim lainnya yaitu Ir Slamet Riyadi (Wakil Rektor bidang Mutu, Reputasi, dan Kemitraan UMY), Helen Dian Fridayani (Dosen Ilmu Pemerintahan UMY), dan Cahya Damarjati (Dosen Teknologi Informasi UMY), serta dua asisten, Muhamad Akmal Amran (Alumnus Prodi Teknologi Informasi) dan Muhammad Noor Cahyadi (Alumnus Prodi Ilmu Pemerintahan), Prof Dyah Mutiarin membangun sistem ini dengan pendekatan interoperabilitas yang memungkinkan integrasi berbagai format data dan analisis multivariabel secara otomatis. Hal ini menjadi terobosan penting mengingat banyaknya kebutuhan pemerintah dalam menelaah isu-isu kompleks seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran secara simultan.

Ditambahkan, Aplikasi  Policy Data Analysis juga menyediakan kemudahan akses data melalui menu yang terstruktur dengan submenu yang lengkap, mulai dari pengambilan data otomatis hingga input manual. Dengan kemampuan analitik mencakup regresi linier dan non linier, memungkinkan adanya analisis yang jauh lebih mendalam. 

“Stakeholders utama dari aplikasi ini adalah pemerintah pusat maupun daerah pada level pengambil kebijakan dan peneliti yang membutuhkan data komprehensif dalam mengelola statistik daerah, dengan fitur yang menyediakan wilayah serta periode waktu yang tepat untuk analisis kebijakan. Namun, tidak menutup kemungkinan digunakan juga oleh publik dan kalangan akademisi seperti mahasiswa serta dosen,” lanjutnya.

Ke depan, setelah proses pengajuan paten diselesaikan, langkah strategis yang akan dilakukan oleh Prof. Arin dengan kedua rekannya adalah memperkenalkan aplikasi ini secara resmi kepada kementerian dan pemerintah daerah.

Halaman Selanjutnya

“Langkah ini diharapkan dapat memperluas pemanfaatan aplikasi sebagai alat bantu yang efektif dalam proses pengambilan kebijakan. Lebih dari itu, aplikasi ini juga dirancang agar dapat diakses secara luas oleh mahasiswa yang tengah mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi berbasis data sekunder dari instansi pemerintahan,” tutupnya.