Kobarkan Keberanian Masyarakat Kudus Ungkap Korupsi, KPK Siap Tangani Transparan dan Profesional



jajaran Forkopimda pejabat daerah dan direktur BUMD Kudus hadir

Photo :

• arif

Indeks Pencegahan Korupsi Meningkat

Di lain sisi, Penjabat Bupati Kudus Herda menyoroti pentingnya membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di setiap lini pemerintahan. 

Sinergi antara Pemkab Kudus, KPK dan Ombudsman RI, kata Herda, menjadi langkah strategis memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Kita harus membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, kita dapat mewujudkan Kudus yang bersih dari praktik korupsi,” pinta  Herda.

Sosialisasi ini juga membahas Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025. Yakni mewajibkan setiap daerah melaporkan upaya pemberantasan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

Herda menyebut bahwa Kabupaten Kudus mencatat peningkatan nilai MCP pada tahun 2024 mencapai angka 93. Karena itu, Herda meminta capaian ini ditingkatkan demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Halaman Selanjutnya

“Peningkatan nilai MCP ini menunjukkan keseriusan kita dalam pencegahan korupsi. Namun, kita tidak boleh puas. Penguatan sistem dan pengawasan harus terus dilakukan agar Kudus semakin baik,”  tukasnya.