Mafia Dapodik GTT Gentayangan, DPRD Pati Telusuri Dugaan Data Siluman GTT
- arif
PATI, VIVAJogja- Kemelut dugaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guru siluman yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, memaksa DPRD setempat menelusuri persoalan tersebut. Langkah DPRD ini sebagai respon aduan Forum Guru Honorer di Pati.
Untuk menelusuri dugaan Dapodik siluman, Komisi D DPRD Pati langsung berkoordinasi dengan dinas, badan dan instansi terkait. Penelusuran dilakukan dengan meminta data dari guru atau masyarakat yang mengetahui hal itu.
“Setelah dilakukan tracking, kami bisa tahu siapa yang memasukkan (data dapodik siluman),” ujar Ketua Komisi D DPRD Pati, Bandang Teguh Waluyo.
Sementara itu, memanasnya dugaan temuan Dapodik siluman berawal saat puluhan guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Pati mendatangi kantor DPRD Pati, Jumat (6/2/2025) lalu.
Perwakilan GTT mengadu kepada Komisi D DPRD Pati terkait sejumlah persoalan yang ada. Mereka menuntut kesejahteraan kepada Pemkab Pati. Hal itu dipicu tidak lolosnya para guru yang mengikuti seleksi PPPK tahun 2024.
Kalangan GGT yang tak lolos itu, hanya menyandang status sebagai kategori R2 atau peserta eks tenaga honorer kategori 2. Selain itu, R3 peserta non aparatur sipil negara yang tidak terdata.
Karena itu, mereka menghendaki peningkatan kesejahteraan dengan mendapatkan gaji senilai UMR Kabupaten Pati. Meskipun telah mengabdi selama 2 hingga 20 tahun, mereka masih menerima gaji yang jauh dari kata cukup.
Forum Guru Honorer Pati meminta kesejahteraan ke Pemkab Pati
- arif
Ketua Forum Guru Honorer Anggita Egy Ayu Hapsari mengaku, Dapodik ditutup oleh Disdikbud sejak tahun 2024 lalu. Namun anehnya, masih saja ada data GTT yang bisa masuk dalam Dapodik siluman sebanyak 4 orang.
“Saya pernah ditawarin untuk bayar Rp3 juta untuk bisa masuk Dapodik, tidak bisa dinegosiasi. Itu dari oknum yang bisa memasukan ke Dapodik, tapi ada juga teman uangnya sudah diserahkan tapi sampai sekarang juga tidak masuk,” keluh Anggita.
Meskipun telah mengabdi selama 2 hingga 20 tahun, mereka masih menerima gaji yang jauh dari kata cukup. Mereka upah yang diterima bisa mendekati atau setara dengan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Pati Rp 2 jutaan.
Saat ini, para kalangan GTT hanya menerima gaji sebesar Rp 300 ribu per bulan. Untungnya ada yang mendapat tambahan bantuan kesejahteraan sebesar Rp 500 ribu per bulan.
”Apabila belum bisa disetarakan dengan UMR, setidaknya ada peningkatan kesejahteraan bagi guru tidak tetap, misalnya dengan skema kerja paruh waktu yang lebih layak,” pinta Anggita kala audiensi dengan DPRD Pati.
