Pengawasan APIP dan Pelayanan Publik Lemah, Jepara Berjibaku Perbaiki Dua Area Sorotan KPK
- hms
“Dalam lima tahun terakhir, nilai MCP Jepara terus meningkat. Skor tahun 2024 sebesar 96,83 merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” terang Edy.
Penilaian MCP 2024, kata Edy, dilakukan KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Nilai Jepara dihitung dari rata-rata delapan area intervensi, yakni perencanaan 100, penganggaran 97, pengadaan barang dan jasa 100 dan pelayanan publik 92. Serta pengawasan APIP 90, manajemen ASN 96, pengelolaan BMD 100 dan optimalisasi pajak 100,” papar Edy.
Edy berharap beberapa area yang masih lemah bisa diperkuat. Dalam pelaporan MCP tahun 2025 ini, area intervensinya tetap delapan seperti tahun 2024. Namun jumlah subindikator yang semula 62 bertambah menjadi 122.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Jepara, Siswanto menyampaikan, MCP 2025 dimulai dengan grand launching dan rakornas pencegahan korupsi daerah pada 5 Maret 2025. Selanjutnya mulai 6 Maret sampai 30 November 2025, Pemkab Jepara harus melakukan input dokumen kelengkapannya.
