Terganjal Data Kurang Akurat, Kebijakan Pemkab Jepara Tak Maksimal
- arif
Ary berharap melalui forum SDI ini, saling bersinergi dan menguatkan semua. Tentunya agar data dari semua perangkat daerah menjadi satu data yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
“Selain data itu harus valid dan up to date, juga mudah untuk diakses dan data menjadi open akses bagi masyarakat,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jepara, Hasanudin Hermawan menambahkan, agenda FSDI sebagai upaya koordinasi dan konsolidasi kinerja Satu Data Daerah.
“Forum ini mendukung Pemda alam menyusun daftar data yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Hasanudin.
Hasanudin menyebut, daftar data merujuk pada dokumen perencanaan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). RPJMD dan RPJD ini disahkan pada tahun 2025, dan digunakan sebagai dasar merancang kebijakan serta program pembangunan daerah.
"Melalui penguatan Satu Data Indonesia, diharapkan proses pembangunan di daerah berjalan efektif dan efisien, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berbasis pada data yang kredibel dan tepat guna," jelasnya.
