Sesumbar Sajikan Transparansi LKPD, Wabup Pati Tak Gentar Diaudit BPK
- hms
PATI, VIVAJogja- Rombongan Pemkab Pati mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng. Kedatangan perwakilan pemkab setempat di Semarang, untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2024 unaudited.
Rombongan Pemkab Pati yakni Wakil Bupati (Wabup) Risma Ardhi Chandra, Sekda Jumani, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat Pati.
Kepada BPK di Semarang, sejumlah pejabat utama Pemkab Pati menyampaikan laporan keuangan atau LKPD tahun 2024 unaudited, Rabu (26/3/2025).
"Hal ini sebagai bukti tranparasi dan tanggung jawab Pemkab Pati untuk mengelola keuangan APBD Kabupaten Pati,” ujar Wabup Risma di Ruang Auditorium lantai 3 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
BPK berharap LKPD 36 entitas di Jateng raih OWTP LKPD tahun 2024
- hms
Risma mengaku sudah menyampaikan LKPD 2024 kepada BPK untuk diperiksa. Selanjutnya untuk mendapatkan opini yang baik, sebagai acuan untuk laporan keuangan Pemkab Pati di tahun 2025 mendatang.
Tidak hanya dari Pemkab Pati, acara BPK itu juga mengundang 35 wali kota dan bupati se-Jawa Tengah. Pihak BPK berharap agar hasil audit laporan keuangan yang telah disampaikan, sesuai yang diinginkan kepala daerah.
Kepala BPK perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Lutfi mengatakan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OWTP) terhadap LKPD telah didapatkan 36 entitas kabupaten dan kota di Jawa Tengah hingga tahun 2023 lalu.
Lutfi berharap pelaksanaan pemeriksaan LKPD 35 kota dan kabupaten di Jawa Tengah ini, mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Karena itu, kami mohon dukungan kepala daerah melalui Setda dan jajarannya, untuk menyajikan kelengkapan data dan informasi yang kami butuhkan bisa dipenuhi tepat waktun", ujar Lutfi.
Menurut Lutfi, pemeriksaan LPKD akan dimulai serentak pada 9 April 2025. Pihak BPK Jateng melibatkan tim 221 auditor yang ditugaskan berinteraksi dengan masing-masing Pemkab dan Pemkot di Jateng.
“Secara bertahap perlu kami sampaikan, bahwa ada persiapan diskusi sekitar pertengahan Mei dan selesai audit di lapangan", tambahnya.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK, diharapkan mendorong motivasi pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
