Desil Bansos Dipersoalkan Warga, Pemerintah Karanganyar Buka Ruang Pemutakhiran Data
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Hasil desil dalam pendataan sosial ekonomi mulai dipersoalkan sejumlah warga di Karanganyar. Keluhan muncul karena status desil yang tercatat dinilai tidak selalu sesuai dengan kondisi riil keluarga.
Persoalan tersebut juga mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam status desil terakhir mempertanyakan langkah yang dapat dilakukan untuk memperbarui data.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Wondo, mengatakan warga yang menemukan ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan status desil terakhir dapat mengajukan pemutakhiran data.
“Kalau kondisi riil tidak sesuai dengan status desil terakhir, bisa mengajukan pembaruan data,” kata Wondo pada VIVA Jogja, Sabtu (22/8/2028).
Menurut Wondo, masyarakat dapat menyampaikan pengajuan tersebut melalui operator desa. Jalur ini dapat digunakan warga untuk menyampaikan kondisi riil apabila berbeda dengan data yang tercatat.
“Bisa memutakhirkan data ke operator desa,” ujarnya.
Wondo mengungkapkan, pengaduan mengenai ketidaksesuaian desil memang sudah mulai diterima. Namun, jumlah pengajuan yang masuk sejauh ini belum banyak.
“Sementara ini sudah mulai masuk satu dua,” kata Wondo.
Munculnya pengaduan tersebut berlangsung bersamaan dengan ramainya pembahasan mengenai desil di media sosial. Sebagian warga mempertanyakan hasil yang mereka terima karena merasa status tersebut belum menggambarkan keadaan keluarga mereka.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah mengarahkan warga untuk menggunakan jalur pemutakhiran data. Artinya, persoalan ketidaksesuaian tidak hanya dapat disampaikan sebagai keluhan, tetapi juga dapat diajukan melalui mekanisme yang tersedia di tingkat desa.
Pemutakhiran data menjadi jalur yang dapat ditempuh warga ketika kondisi riil tidak sesuai dengan status desil terakhir.
Warga dapat menyampaikan pengajuan kepada operator desa dengan membawa informasi mengenai kondisi sebenarnya. Selanjutnya, pengajuan tersebut masuk dalam proses pemutakhiran data sesuai mekanisme yang berlaku.
Penjelasan Wondo ini sekaligus memberikan jawaban bagi masyarakat yang mempertanyakan status desilnya. Ketika terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi riil, warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembaruan melalui operator desa.
Pemerintah pun mulai menerima pengajuan terkait persoalan tersebut, meski Wondo menyebut jumlahnya sejauh ini baru satu dua.