Sengketa Tanah di Colomadu, Sertifikat Ganda Jadi Persoalan

Korban sertifikat ganda dan pengacaranya
Sumber :
  • VIVA Jogja

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Sengketa kepemilikan tanah kembali terjadi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan terungkapnya sertifikat tanah ganda di wilayah Baturan, Colomadu. 

img_title Ponpes Jenawi Karanganyar Mendadak Sepi, Santri Tak Lagi Terlihat.

Kasus ini melibatkan Stephanie Tania Hartana warga Yogyakarta, yang memiliki sertifikat tanah terbitan tahun 1980, yang kini tumpang tindih dengan sertifikat terbitan tahun 2019 atas nama Joko Sudarsono.

Stephanie Tania Hartana dan Kuasa Hukumnya Slamet Riyadi mendatangi Kantor Pertanahan Karanganyar (BPN/ATR), Kamis (13/3), untuk menunjukkan bukti – bukti kepemilikan tanah di Baturan dengan nomor sertifikat 614 dan 615 seluas 660-an meter persegi yang dibuat tahun 1980.

img_title Nataru 2026, Polres Karanganyar Musnahkan 6.218 Botol Miras, Lima Orang Diamankan

Kasusnya bermula saat Stevani Tania Haryana memiliki sertifikat tanah nomor 614 dan 615 seluas sekitar 660 meter persegi, diterbitkan tahun 1980.

Namun pada tahun 2019, BPN Karanganyar menerbitkan sertifikat tanah baru nomor 05267, yang sebagian areanya tumpang tindih dengan sertifikat nomor 614.

img_title Kirana Maharani Sumbang Emas Kedua, FPTI Karanganyar Tinggal Selangkah Lagi Capai Target

Slamet Riyadi sebut sengketa terungkap saat Stevani hendak mengurus peralihan hak waris. Sertifikat 615 dapat diproses, namun sertifikat 614 terkendala karena kepemilikan ganda.

"Bahkan sertifikat baru tersebut telah berpindah tangan beberapa kali dan bahkan dijaminkan ke sebuah lembaga keuangan," jelasnya, Kamis (13/4). 

Pihak Stevani telah melaporkan dugaan pemalsuan terkait penerbitan sertifikat baru ke Polres Karanganyar.

"Kami juga sudah melaporkan kasusnya ke Polres Karanganyar," imbuh Slamet. 

BPN Karanganyar, melalui staf pengendalian sengketa tanah, Mohammad Agung Mahdi, menyatakan akan melakukan litigasi.

BPN siap memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk mencari solusi.

"BPN menegaskan tugasnya hanya mencatat kepemilikan tanah, bukan menentukan pemilik sah," ungkapnya. 

Namun lanjut Agung, jika tidak ada kesepakatan, penyelesaian akan melalui jalur hukum (perdata, pidana, atau Tata Usaha Negara/TUN).