Libur Sekolah, Program MBG Gunungkidul Dihentikan Sementara untuk Pembenahan
- Istimewa
GUNUNGKIDUL, VIVA Jogja - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul resmi dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 yang menegaskan bahwa penyaluran MBG tidak dilakukan ketika peserta didik sedang tidak menjalani kegiatan belajar. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak 22 Juni 2026 dan dijadwalkan kembali aktif pada 13 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gunungkidul, M Johan Prasetyo, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan kebijakan nasional sekaligus langkah efisiensi anggaran. Menurutnya, momentum libur sekolah menjadi alasan logis untuk menghentikan sementara layanan, karena siswa memang tidak berada di sekolah. Ia menegaskan bahwa program akan kembali berjalan begitu kegiatan belajar mengajar dimulai. Saat ini, tercatat ada 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di Gunungkidul dengan total penerima manfaat mencapai 159.300 orang. Meski jumlahnya besar, distribusi layanan belum merata di seluruh kapanewon, sehingga masa jeda ini juga dimanfaatkan untuk pembenahan.
Johan menambahkan bahwa penghentian sementara bukan berarti aktivitas berhenti total. Justru, masa libur ini digunakan untuk memperbaiki berbagai fasilitas, mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga penataan ulang ruang dapur agar lebih representatif dan sesuai standar layanan. Harapannya, ketika program kembali berjalan, kualitas layanan meningkat dan lebih siap menjawab kebutuhan gizi peserta didik. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi sekaligus peningkatan mutu yang menjadi tujuan utama kebijakan.
Meski layanan MBG dihentikan sementara, sejumlah petugas tetap bekerja. Kepala SPPG dan tenaga ahli gizi tetap masuk untuk menyelesaikan administrasi serta menyesuaikan regulasi terbaru. Petugas keamanan juga tetap bertugas menjaga fasilitas. Namun, ia mengungkapkan bahwa pegawai yang diliburkan selama masa penghentian tidak menerima upah. Sistem pembayaran baru akan kembali berjalan saat layanan MBG aktif lagi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi tenaga kerja yang bergantung pada program, sekaligus menunjukkan adanya dampak sosial dari kebijakan penghentian sementara.
