Realisasi APBN DIY Perkuat Fondasi Ekonomi Daerah
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta pada paruh pertama tahun 2026 menunjukkan performa yang kokoh, dengan dukungan kuat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 30 Juni 2026, serapan belanja negara di wilayah ini mencapai Rp10,134,85 miliar atau 51,55 persen dari total pagu anggaran. Angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat bahwa belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp5,282,91 miliar atau 45,93 persen dari pagu. Komponen terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp3,241,71 miliar atau 56,59 persen, disusul belanja barang sebesar Rp1,414,25 miliar atau 37,49 persen, serta belanja modal Rp626,95 miliar atau 31,31 persen. Angka ini menunjukkan bahwa belanja negara tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan rutin, tetapi juga mendukung pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur yang menjadi penopang aktivitas ekonomi di DIY.
Selain belanja pemerintah pusat, dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir Juni 2026, penyaluran TKD mencapai Rp4,851,94 miliar atau 59,48 persen dari alokasi. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, menegaskan bahwa peningkatan ini turut dipengaruhi oleh kinerja positif penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp46,53 miliar, Dana Alokasi Umum Rp2,899,42 miliar, Dana Transfer Khusus Rp977,11 miliar, Dana Keistimewaan Rp800 miliar, serta Dana Desa Rp128,88 miliar. Tingginya realisasi Dana Desa yang mencapai 90,98 persen dari alokasi menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan di tingkat akar rumput.
Dari sisi penerimaan negara, capaian juga menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2026, penerimaan pajak mencapai Rp2,950,02 miliar atau 41,16 persen dari target. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar, diikuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp384,41 miliar atau 41,35 persen dari target, dengan dominasi penerimaan cukai sebesar Rp379,30 miliar. Penerimaan PNBP juga menunjukkan kinerja yang kuat, mencapai Rp1,451,53 miliar atau 52,08 persen dari target. Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) menyumbang Rp1,186,50 miliar, sedangkan PNBP lainnya hampir menyentuh target penuh dengan capaian Rp265,04 miliar atau 99,82 persen.