Pakar UMY Ingatkan Desil DTSEN Bukan Label Mutlak Kesejahteraan

Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr Susilo Nur Aji Cokro Darsono
Sumber :
  • Humas UMY

Selain itu, perbedaan biaya hidup antarwilayah juga harus diperhitungkan. Menurut Susilo, jumlah pengeluaran yang sama belum tentu memiliki daya beli yang sama di daerah berbeda. “Pengeluaran Rp4 juta di Jakarta tidak sama nilainya dengan Rp4 juta di daerah lain. Karena itu, deflator spasial perlu digunakan agar pemetaan kesejahteraan lebih mencerminkan realitas di masing-masing wilayah,” tegasnya.

img_title Guru Besar Harus Terus Berkarya, LLDIKTI V dan Senat UMY Tekankan Integritas Akademik dan Dampak bagi Masyarakat

Ia menambahkan bahwa desil pada dasarnya hanya menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lain. Masuk ke desil 10, misalnya, berarti keluarga tersebut berada dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, tetapi tidak otomatis berarti kaya raya. “Desil adalah ukuran relatif, bukan absolut. Dua keluarga dengan kondisi hampir sama bisa masuk ke kelompok berbeda hanya karena berada di sekitar batas pemeringkatan,” katanya.

Susilo mendorong agar penggunaan desil disesuaikan dengan tujuan kebijakan. Instrumen untuk menentukan penerima bantuan sosial tidak harus sama dengan instrumen untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Menurutnya, indikator yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan tujuan kebijakan agar intervensi lebih tepat sasaran.

img_title Obesitas Anak Diprediksi Terus Naik hingga 2050, Pakar UMY Soroti Pola Hidup dan Peran Keluarga

Ia menekankan bahwa pemetaan kesejahteraan idealnya tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga pada satu waktu, tetapi juga memberikan informasi mengenai tingkat kerentanan serta kemungkinan perubahan kondisi keluarga. Dengan pemutakhiran yang lebih adaptif, data kesejahteraan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih responsif, sehingga pemerintah mampu mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan intervensi sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Bagi Susilo, desil tetap memiliki fungsi penting sebagai instrumen pemetaan kesejahteraan masyarakat. Namun, angka tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari informasi sosial ekonomi yang lebih luas. “Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” pungkasnya.

img_title LSP UMY Gelar Uji Kompetensi 831 Peserta, Siapkan Kerja Sama Sertifikasi Internasional