Ekonom UGM Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih
- Dok FEB UGM
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Program pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah sejak 2025 menjadi salah satu langkah besar dalam mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 sekaligus mendorong perekonomian nasional yang lebih inklusif. Namun, di balik ambisi besar tersebut, muncul sejumlah catatan kritis terkait kualitas kelembagaan koperasi yang dinilai belum sejalan dengan pertumbuhan kuantitas.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Amirullah Setya Hardi, menilai bahwa koperasi desa seharusnya berfokus pada satu tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan anggota. Menurutnya, pemerintah terlalu banyak melekatkan misi pada KDMP, mulai dari peningkatan kesejahteraan desa, penciptaan lapangan kerja, hingga penekanan inflasi. “Tujuan koperasi itu tunggal, yaitu mencukupi kebutuhan anggota. Jika kebutuhan anggota terpenuhi, kesejahteraan akan mengikuti dengan sendirinya,” ujarnya dalam forum Economic and Business Journalism Academy bertajuk “Koperasi Indonesia” di FEB UGM.
Amirullah menyoroti adanya anomali antara kuantitas dan kualitas koperasi. Data Kementerian Koperasi menunjukkan modal sendiri koperasi nasional naik dari Rp105 triliun pada 2024 menjadi Rp113,46 triliun pada 2025, sementara total aset meningkat dari Rp293,14 triliun menjadi Rp325,87 triliun. Namun, pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak sebanding, hanya naik dari Rp8,1 triliun menjadi Rp8,8 triliun. “Kenaikan SHU sangat kecil dibandingkan dana yang digelontorkan. Yang justru melonjak signifikan adalah jumlah tenaga kerja dan Nomor Induk Berusaha,” jelasnya.
Kesenjangan juga terlihat dari pertumbuhan jumlah koperasi dan anggotanya. Jumlah koperasi meningkat drastis dari 131.617 unit pada 2024 menjadi 222.462 unit pada 2025, tetapi jumlah anggota hanya bertambah sekitar dua juta orang. Sementara itu, tenaga kerja melonjak dari 669.164 menjadi 1.189.176 orang, sedangkan jumlah manajer dan karyawan relatif stagnan.
Amirullah turut menyoroti proses pembentukan KDMP yang berlangsung sangat cepat. Program ini dimulai dari retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Februari 2025, dilanjutkan pengumuman peluncuran di Istana Negara pada Maret, hingga peresmian pada Hari Koperasi Nasional Juli 2025. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat 20.000 koperasi baru terbentuk, rata-rata 666 koperasi per hari. “Kecepatan ini tidak diimbangi kajian akademik yang memadai. Padahal, setiap unit membutuhkan biaya pembangunan gerai fisik hingga Rp3,8 miliar,” katanya.
