DPRD DIY Soroti Dampak Perubahan Data Desil, Minta Kepastian Akses Bantuan dan BPJS
- Istimewa
Dwi menilai perubahan status desil perlu diantisipasi karena dapat memunculkan persoalan lanjutan apabila data tersebut digunakan sebagai dasar penentuan hak atau kewajiban masyarakat. Perubahan kelas atau iuran pada kepesertaan BPJS mandiri, menurutnya, juga berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Komisi D DPRD DIY selanjutnya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Langkah itu dinilai diperlukan karena penentuan desil berkaitan dengan kebijakan lintas kementerian. Dwi menilai kolaborasi antarlembaga penting agar perubahan basis data tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan ketika diterapkan di daerah. Menurut dia, kesinambungan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah perlu dijaga karena banyak program menggunakan data desil sebagai basis. “Kalau Rencana Aksi Nasional tidak jalan, Rencana Aksi Daerah juga akan mengalami kontraksi karena basisnya desil. Ini harus dikolaborasikan secara vertikal supaya kebijakan yang satu dengan yang lain tidak saling tumpang tindih,” ucapnya.
Dengan demikian, DPRD DIY menegaskan perlunya kepastian dan sinkronisasi kebijakan terkait data desil agar masyarakat tidak dirugikan. Perubahan data yang berdampak langsung pada akses bantuan sosial, kepesertaan BPJS, hingga program kesejahteraan lainnya harus diantisipasi dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan terintegrasi.