Bantul Perkuat Mitigasi Kerawanan Menjelang Pilur 2026
- Bing Image Creator
BANTUL, VIVA Jogja - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) 2026, Pemerintah Kabupaten Bantul mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan tertib. Rapat Koordinasi Forkopimkap digelar di Gedung Mandala Sabha Madya, Kompleks Parasamya, pada Selasa (15/09/2026), dengan menghadirkan jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perwakilan kapanewon.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul, Fauzan Mu’arifin, menegaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi wadah untuk membahas sekaligus mencari solusi atas potensi permasalahan yang mungkin muncul selama tahapan Pilur. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap isu yang timbul di kapanewon maupun Forkopimkap dapat segera diantisipasi. Ia menekankan bahwa Pilur merupakan agenda penting yang harus dikondisikan dengan baik demi menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul, Nugroho Eko Setyanto, menambahkan bahwa kecepatan merespons informasi dari masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas. Ia mendorong jajaran kapanewon dan kalurahan untuk aktif menyampaikan kanal pengaduan kepada warga, termasuk memanfaatkan layanan darurat 112 yang bebas pulsa. Kanal tersebut diharapkan menjadi sarana cepat tanggap terhadap keadaan gawat darurat yang mungkin terjadi selama proses Pilur berlangsung. Nugroho juga menekankan pentingnya mitigasi terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Menurutnya, data yang akurat dan seragam antarinstansi akan memudahkan analisis serta memperkuat langkah antisipasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul, Afif Umahatun, turut mengingatkan adanya sejumlah kondisi yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Ia menyoroti kalurahan yang memiliki calon lurah dari unsur pamong aktif, mantan lurah, maupun petahana. Situasi tersebut dinilai rawan konflik karena adanya persaingan yang lebih intens. Afif menekankan perlunya pengamanan dan pengawasan ekstra pada tahapan krusial, seperti penetapan calon, masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara. Tahapan tersebut dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi dan harus dikawal bersama oleh seluruh pihak terkait.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang intensif, diharapkan setiap potensi kerawanan dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara tepat. Pemerintah Kabupaten Bantul menegaskan komitmennya untuk menjaga agar Pilur 2026 berlangsung demokratis, transparan, dan kondusif.
