DPRD Kulonprogo Tekankan Digitalisasi Retribusi dalam RAPBD Perubahan 2026

Pemkab Kulonprogo bersama DPRD Kulonprogo menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2026
Sumber :
  • Dok Pemkab Kulonprogo

Ambar menambahkan bahwa defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA sebesar Rp115,125 miliar digunakan untuk menutup Pengeluaran Pembiayaan Rp7,369 miliar, sehingga menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp107,755 miliar yang dipakai untuk menutup defisit. Menurutnya, penyusunan APBD Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi pendapatan maupun belanja daerah, termasuk pendapatan hibah, bantuan pemerintah, kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), pendapatan transfer antar daerah, serta PAD. Penyesuaian juga dilakukan terhadap sejumlah belanja prioritas dan mendesak melalui mekanisme pergeseran anggaran sebelum RAPBD Perubahan ditetapkan.

img_title Longsor Tutup Jalan Dekso–Samigaluh, Akses Transportasi di Kulonprogo sempat Terganggu

Kesepakatan RAPBD Perubahan 2026 ini menjadi momentum penting bagi Kulonprogo untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. DPRD menekankan bahwa digitalisasi retribusi harus segera diimplementasikan agar pendapatan daerah lebih optimal dan kebocoran anggaran dapat diminimalisasi. Dengan sistem pembayaran elektronik, masyarakat akan lebih mudah melakukan transaksi, sementara pemerintah daerah dapat memantau arus pendapatan secara real time.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi di Kulonprogo. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan dukungan DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan RAPBD Perubahan 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal.

img_title Pemkab Kulonprogo Gelar Doa Bersama Serentak, Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Jaga Kondusivitas Daerah

Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab Kulonprogo untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan fokus pada pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan penguatan infrastruktur, RAPBD Perubahan 2026 diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan warga Kulonprogo sekaligus memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.