RUU Ketenagakerjaan, Pakar UGM Ingatkan Sanksi Pidana Harus Jadi Ultimum Remedium
- Ilustrasi-Humas UGM
SLEMAN, VIVA Jogja - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan kembali mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR, Rabu (16/09/2026). Salah satu isu yang mencuat adalah penerapan sanksi pidana dalam perselisihan hubungan industrial. Dunia usaha menyoroti risiko hukum yang bisa menjerat perusahaan, sementara serikat pekerja menilai keberadaan sanksi pidana penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.
Menanggapi perbedaan pandangan tersebut, pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, Ph.D., menekankan bahwa sanksi pidana tetap diperlukan, tetapi harus diterapkan secara proporsional dan ditempatkan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium. Menurutnya, penyelesaian pelanggaran ketenagakerjaan sebaiknya terlebih dahulu diarahkan pada pemenuhan hak pekerja, seperti upah, pesangon, dan hak lainnya. “Sanksi pidana itu perlu ada, tetapi seharusnya hanya menjadi ultimum remedium,” ujarnya, Rabu (30/09/2026).
Nabiyla menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan melindungi pekerja. Karena itu, penyusunan ketentuan dalam RUU harus memastikan hak pekerja tetap menjadi prioritas. Ia menilai mekanisme perselisihan hubungan industrial dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan, sehingga penyelesaian dapat diupayakan dalam ranah hubungan industrial sebelum berlanjut ke proses pidana.
Selain soal sanksi, Nabiyla menyoroti efektivitas penegakan aturan yang masih menghadapi tantangan. Menurutnya, hasil pengawasan ketenagakerjaan belum selalu diikuti mekanisme yang memastikan kewajiban perusahaan benar-benar dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan tidak otomatis menjamin kepatuhan. Ia juga menilai masih ada ketentuan yang membuka ruang perbedaan tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. “Di satu sisi ada PR utama soal penegakan aturan, tapi di sisi lain aturannya sendiri juga masih bisa diperbaiki agar tidak membuka peluang ketidakpastian hukum,” jelasnya.
Persoalan serupa terlihat dalam penggunaan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Aturan saat ini menetapkan batas waktu maksimal lima tahun, tetapi dalam praktik masih ada pekerja yang bertahun-tahun berstatus kontrak, bahkan lebih dari satu dekade. Nabiyla menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya penindakan aturan. Ia menekankan perlunya pengawasan, evaluasi, dan pemantauan terhadap perusahaan agar penerapan batas waktu PKWT tidak berhenti pada ketentuan tertulis.