Urai Kemacetan, Pakar Nilai Program Mudik Bersama BUMN Patut Dilanjutkan
- Pegi-pegi
“Jangan sampai ada kesan negara lepas tangan. Selama ini Kemenhub hanya membuat regulasi mudik. Penegakan di lapangan diserahkan ke Polri. Kedepannya mungkin harus dibuatkan program Mudik dan Balik Bersama BUMN. Dengan Mudik dan Balik Bersama BUMN ini nantinya BUMN tak hanya sekadar menjalankan program sosial saja tetapi menjalankan program kemanusiaan. Kita harus memaksa agar negara hadir ketika arus mudik dan arus balik,” tutunya.
Agar program Mudik Bersama BUMN dapat terintegrasi, menurut Trubus komunikasi antara Pemerintah Pusat, Kementerian BUMN dan Pemda harus terjalin dengan baik. Sebab jangan sampai pemudik yang menggunakan program Mudik Bersama BUMN, di daerahnya tak mendapatkan layanan transportasi.
Pemda menurut Trubus harus didorong untuk menyediakan layanan transportasi gratis bagi para pemudik dari terminal di kota besar hingga kampung halamannya.
Karena daerah akan mendapatkan keuntungan yang besar dari adanya pemudik ini. Sehingga peran Pemda harus ditingkatkan. Harusnya ada pembagian peran antara Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemda dalam menyukseskan program mudik lebaran.
“Banyak kasus pemudik sampai di terminal di daerah mereka dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk mengenakan tarif transportasi yang sangat tinggi. Bahkan ada yang manjadi korban kejahatan. Seharusnya Pemda mengambil peran dalam menyediakan angkutan feeder bagi pemudik. Jangan Pemda juga menyediakan program mudik gratis. Biarkan program mudik gratis dilakukan Pemerintah Pusat dan BUMN. Tanggung jawab pemda menyediakan transportasi di daerah saja. Sehingga nantinya pengusaha transportasi lokal juga mendapatkan manfaat dari mudik ini. Sehingga perekonomian di daerah dapat tumbuh,” ujar Trubus.
