Perubahan Iklim Jadi Ancaman Ketahanan Pangan di Indonesia
- istimewa
Jogja – Perubahan iklim yang terjadi saat ini diprediksi akan berpengaruh pada berbagai hal di Indonesia. Salah satu dampak dari perubahan iklim ini menyebabkan meningkatnya bencana hidrometeorologi di Indonesia.
Kondisi ini diprediksi akan berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya tutupan hutan hingga 50% dalam 60 tahun terakhir.
Direktur Sustainitiate, Nazir Foead menyebut perubahan iklim akan berdampak pada keberlanjutan pertumbuhan Indonesia dibanyak sektor. Selain masalah ketahanan pangan, perubahan iklim juga dinilai Nazir berpotensi mengancam kesehatan masyarakat Indonesia.
Melihat banyaknya potensi ancaman ini, Nazir menyarankan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional dengan tujuan menjaga lingkungan sehingga dampak perubahan iklim bisa diminimalisir.
"Kondisi ini perlu ditangani dengan bijaksana mulai kebijakan nasional hingga ke desa. Tujuannya agar dukung lingkungan bisa terjaga, terutama bagi generasi mendatang," ucap Nazir diacara Media Briefing bertema 'Menuju Indonesia Emas yang Berkeadilan, Bermartabat, Berkedaulatan dan Berketahanan Iklim' di University Club (UC) UGM Yogyakarta, Jumat 24 November 2023 lalu.
Nazir mengungkapkan evaluasi kebijakan nasional juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Sejumlah kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan seperti food estate harus dievaluasi.
Nazir mengungkapkan program food estate tidak berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya tidak melibatkan petani lokal. Keterlibatan petani lokal disebut Nazir harus dilakukan diprogram food estate.
"Dalam skala besar memang membutuhkan kemitraan dari dunia usaha, tetapi pelibatan petani bisa dilakukan. Apalagi di Indonesia banyak lahan terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian melalui prorgam tanah objek reforma agraria (Tora)," ucap Nazir.
"Sebab, mereka (para petani) hanya membutuhkan tanah untuk dikelola. Itu bisa nambah ketahanan pangan," imbuh Nazir.
Nazir mengatakan, reforma agraria bisa menjadi solusi melalui penataan aset kepemilikan tanah yang berkeadilan dan menargetkan kelompok masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan.
"Pemerintah juga bisa menerapkan intensifikasi memanfaatkan aplikasi ecological farming dan pelibatan petani tempatan serta ekstensifikasi di lahan terlantar," ungkap Nazir.
