Bendera Bajak Laut One Piece: Sindiran Pop terhadap Kekuasaan dan Seruan Nasionalisme
- Humas UMY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, publik dikejutkan oleh maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece di berbagai sudut negeri dari pagar rumah hingga bak truk. Fenomena ini bukan sekadar gaya atau tren budaya pop. Di balik kain hitam berlogo tengkorak itu, tersimpan pesan yang menggugah: kritik sosial dan teguran terhadap arah penyelenggaraan negara.
Dr Ade Marup Wirasenjaya, Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menilai bahwa penyandingan bendera Merah Putih dengan bendera One Piece bukanlah bentuk pelecehan simbol negara, melainkan ekspresi sosial yang sarat makna. Menurutnya, selama bendera bajak laut tidak dikibarkan lebih tinggi dari Merah Putih, maka ia tidak mengancam kedaulatan.
“Ini bukan ancaman, tapi teguran. Bendera bajak laut itu menjadi simbol ketimpangan dan dominasi kekuasaan yang dirasakan masyarakat,” ujar Ade.
Ruang Kritik yang Menyempit
Ade menyoroti bahwa masyarakat kini kehabisan ruang untuk menyuarakan kritik secara terbuka. Maka, momen peringatan kemerdekaan dijadikan panggung simbolik untuk menyampaikan keresahan. Dalam konteks ini, istilah “bajak laut” menjadi metafora tajam: kemerdekaan yang dulu diperjuangkan jangan sampai “dibajak” oleh segelintir elit. “Pesan simboliknya jelas: jangan biarkan kemerdekaan hanya dinikmati oleh kelompok kekuasaan,” tegasnya.
Lebih dari Sekadar Upacara
Kritik yang tersirat dalam pengibaran bendera One Piece bukan untuk menolak nasionalisme, melainkan untuk mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan harus hidup dalam kebijakan dan perilaku para pemimpin. Nasionalisme bukan hanya soal seremoni 17 Agustus, tetapi tentang keberpihakan pada rakyat dan keadilan sosial.
Ade menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada simbol, tetapi juga menangkap pesan substantif di baliknya. Regulasi tentang penggunaan simbol negara memang sudah ada, namun pendekatan yang lebih edukatif dan reflektif perlu dikedepankan.
“Pemerintah harus aktif mensosialisasikan aturan, tapi juga membuka ruang untuk ekspresi budaya pop yang memuat kritik sosial,” jelasnya.
Fenomena ini, menurut Ade, seharusnya menjadi cermin bagi para penyelenggara negara. Di balik bendera bajak laut, tersimpan rasa cinta dan kepedulian masyarakat terhadap tanah air. Maka, respons pemerintah sebaiknya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga reflektif.
